SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur menyayangkan sikap Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terkait rencana demo 2 Desember 2016 mendatang. Di luar konteks adanya aktor yang menunggangi aksi demonstrasi tersebut, patut disayangkan respon dari kepolisian dan gubernur.
“Menurut pandangan kami, melarang dan membatasi aksi unjuk rasa adalah potret pemasungan proses demokrasi di Indonesia. Alih-alih berupaya mengamankan dan mengakomodir upaya menyampaikan pendapat di muka umum, pemerintahan daerah malah terkesan menutup akses rakyat Kaltim menyuarakan pendapatnya,” kata Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kaltim, Mohamad Yuhdi, Kamis (24/11/2016).
Untuk Maklumat Kapolda Kaltim, Pemuda Muhammadiyah menilai seolah menunjukkan ketidaksiapan aparat dalam mengakomodir unjuk rasa. Padahal menyuarakan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tidak dibatasi oleh ruang maupun batas demarkasi.
“Kalau memang ada isu-isu yang mengancam persatuan dan kesatuan, semestinya dengan tidak disikapi dengan pelarangan. Ini jadi preseden buruk bagi kepolisian yang seharusnya mengayomi dan mengakomodir masyarakat yang ingin menyuarakan pendapat,” kata Yuhdi.
Sedangkan mengenai pernyataan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terkait warga Kaltim yang ingin berunjuk rasa di Jakarta disebut calon teroris, Yuhdi menyebut adalah sesuatu yang sangat tidak bijak. Di tengah situasi yang sedang memanas terkait kasus dugaan penodaan agama saat ini, pernyataan yang bijak dari kepala daerah adalah sesuatu yang perlu untuk meredam suasana panas itu. Pengunjuk rasa hanya ingin menyurakan pendapat yang diyakininya benar. Kami menyayangkan jika mereka disebut calon teroris.
“Lagipula, unjuk rasa atau demonstrasi adalah tolak ukur untuk menilai jika proses berdemokrasi kita berjalan dengan sangat baik. Di luar soal isu yang dibawa dalam unjuk rasa nantinya, statemen Awang Faroek kami nilai diluar kepatutan,” tambahnya.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kaltim sendiri secara kelembagaan tak akan ikut aksi 2 Desember mendatang. Jika ada pengurus maupun anggota Pemuda Muhammadiyah yang ikut, hal itu atas kehendak pribadi dan tidak mewakili organisasi.
“Kami melarang penggunaan atribut Pemuda Muhammadiyah,” tegas Yuhdi.
Comments are closed.