SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sandra Puspa Dewi mengatakan apa yang telah menjadi kesepakatan negara-negara ASEAN mengenai perdagangan bebas merupakan konsekuensi yang harus dihadapi. Kesepakatan ini akan semakin memungkinkan perdagangan antarnegara ASEAN dapat berkembang, karena biaya transportasi yang bebas pajak dan juga menurunnya biaya telekomunikasi. Hal tersebut juga akan berimbas kepada perdagangan di Kaltim sehingga secara langsung perdagangan di Kaltim tidak hanya akan menghadapi persaingan produk, namun juga persaingan sumber daya manusia.
“Dari segi positifnya persaingan di sektor usaha tidak bisa ditawar lagi. Potensi produk di setiap daerah harus dikuatkan. Industri yang membuat produk yang sesuai karakteristik daerah dan potensi lokal yang ada mau tidak mau harus siap menghadapi perdagangan bebas. Karena bagaimanapun itu sudah sesuai kesepakatan bersama,“ katanya.
Selain itu menurutnya pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya bahwa ada yang kurang maksimal dari sektor ekonomi tersebut.
“Pemerintah dalam hal ini harus serius, serta bergotong royong dengan pihak swasta dan masyarakat. Karena kenyataannya selama ini produk jenis apapun sudah dibanjiri dari Cina,“ ucapnya.
Politikus PKB tersebut juga mengingatkan bahwa industri kecil dan menengah di Kaltim untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan bahan baku lokal. Peran pemerintah juga sangat diharapkan dalam mengantisipasi perdagangan bebas nantinya.
“Pemerintah harus memberikan banyak ruang kepada pengusaha lokal, tentunya dalam bentuk permodalan, perizinan dan keterampilan yang lebih, agar SDM kita siap untuk bersaing menghadapi perdagangan bebas nantinya,“ tegasnya.
Ia juga mengatakan bahwa untuk persaingan sumber daya manusia, kualitas SDM di Kaltim yang kaya akan sumber daya alam ini memang sangat memerlukan program pelatihan yang lebih kuat dan akurat. Karena banyaknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia jelas akan memperketat persaingan SDM.
“Kuncinya adalah motivasi, karena terkadang SDM yang ada inginnya instan. Padahal perlu proses pelatihan dan bimbingan yang panjang. Pemerintah perlu merumuskan visi untuk pelatihan, dan dunia usaha juga perlu memberi bimbingan,“ katanya.#adv/yud/gg
Comments are closed.