BeritaKaltim.Co

Pekerjaan Belum Dibayar, Kontraktor di Bontang Demo

BONTANG, BERITAKALTIM.co– Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Pengusaha Lokal Bontang (FPLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bontang. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bontang untuk tidak menunda pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan.

Humas aksi, Adipt Maraja menjelaskan, aksi ini bertujuan agar tak ada lagi upaya penundaan pembayaran yang sebelumnya sudah disepakati. Para kontraktor ini sebelumnya telah dijanjikan pembayaran lebih awal mendahului pembahasan APBD Perubahan 2017.

“Tujuan aksi ini meminta kepastian Pemkot Bontang untuk tetap fokus melakukan pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan tahun anggaran 2017. Kami dari FKPLB mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan pembayaran,” kata Adipt, Senin (6/2/2016).

Dia menambahkan, unjuk rasa ini dilaksanakan karena ada upaya politis dari DPRD Kota Bontang yang ingin agar tidak ada pergeseran anggaran itu. Sebab pada aksi unjuk rasa sebelumnya, Walikota Bontang Neni Moerniaeni telah sepakat adanya pembayaran pada pertengahan Bulan Februari 2017.

“Setelah Pemkot Bontang menyurati legislatif soal pergeseran anggaran ini, DPRD Kota Bontang malah mengirim surat balasan agar proses pergeseran anggaran itu dihentikan. Ini yang membuat kami resah,” tambah Adipt yang juga memiliki sejumlah proyek yang belum terbayarkan.

Situasi ini, kata Adipt, kesannya sudah masuk ranah politis. Hak para kontraktor akhirnya yang jadi korban. Padahal nyaris seluruh kontraktor berhutang ke bank dan belum membayar pekerja karena belum adanya pembayaran itu.

“Ini kesannya jadi politis, tarik ulur kepentingan. Walikota Bontang bilang pergeseran anggaran itu cukup pemberitahuan ke dewan. Tapi DPRD Bontang ngotot kalau pergeseran itu harus lewat persetujuan mereka,” terang Adipt.

Para kontraktor ini menyesalkan sikap DPRD Bontang yang tak berpihak ke kontraktor yang telah mengerjakan proyek sepanjang tahun 2016.

“Bunga bank terus berjalan, mitra dengan penjual material atau tukang belum selesai juga pembayarannya. Padahal para kontraktor ini semuanya berasal dari Kota Bontang,” pungkasnya.

Hutang pembayaran Pemkot Bontang ke kontraktor untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp119 Milyar. Proses gagal bayar ini disebabkan defisit anggaran yang terjadi dalam dua tahun terakhir. #aj

Comments are closed.