BeritaKaltim.Co

DPRD Bontang Mempertanyakan Legalitas Lahan Yayasan Badak NGL

BONTANG, BERITAKALTIM.co- Komisi II DPRD kota Bontang, mempertanyakan legalitas lahan Hop 7 di Jalan Bhayangkara yang saat ini dikuasai Yayasan PT Badak NGL dengan status HGB (hak guna banguanan) sejak tahun 1998.

Dari data yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang, Yayasan PT Badak memiliki 5 sertifikat HGB dengan luas keseluruhan 63,1 hektar.

Berbeda dengan keterangan yang diberikan perwakilan PT Badak NGL, saat rapat dengar pendapat antara pemerintah dan DPR, menurutnya, PT Badak tidak memiliki kewenagan untuk mengambil keputusan terkait 10 hektar lahan yang diminta oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai ruang terbuka hijau yang berada di Hop 7, Jalan Bhayangkara.

“Saya rasa langkah pemerintah kota Bontang bersurat ke Pertamina sudah tepat, karena PT Badak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Kewenangan berada di tangan pertamina, sejak dibebaskan oleh pertamina pada tahun 1996, berkas dan dukumen dibawa ke jakarta oleh pertamina,” kata Deny Zulfika, mewakili PT Badak NGL.

“Keterangan ini simpang siur, PT Badak mengatakan sejak pembebasan lahan pihak PT Badak telah menyerahkan surat dukumen ke pertamina, sementara keterangan pertamina setifikat dimiliki Yayasan. Jadi yang mana yang benar?,” ungkap Ubayya, Senin, (20/20/17).

Menurut Ketua Komisi II DPRD, sesuai amanat Perda RTH Pemerintah Kota Bontang memiliki hak 30 persen dari 63,1 milik Yayasan Badak NGL, untuk ruang terbuka hijau.

“Jadi tanpa dimintapun PT Badak berkewajiban memberikannya, dari 63,1 pemerintah berhak mengunakan 10 hektar untuk ruang terbuka hijau atau peruntukan lain,”kata Ubayya.

Untuk diketahui lahan Yayasan PT Badak NGL Hop 7 Jalan Bhayangkara, sesuai perubahan perda tentang RT-RW No 11 tahun 2012, di mana sebelumnya peruntukannya sebagai pemukiman akan beralih menjadi ruang terbuka hijau. #nd/Adv

Comments are closed.