BeritaKaltim.Co

Nah Loh, Menkeu Salurkan DBH dan DAU Nontunai

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO- Daerah tahun ini tidak mutlak menerima dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DBH-DAU) dalam bentuk transfer uang tunai, tapi bisa pula dalam bentuk non tunai, yakni berupa surat berharga negara (SBN). Ketentuan baru itu mencakup untuk semua jenis penerimaan DBH.

Konversi penyaluran DBH/DAU nontunai ditetapkan Menteri Keungan dalam Permenkeu No:18/PMK.07/2017, tanggal 14 Pebruari 2017. Permenkeu ini merupakan pengganti dari Permenkeu No:93/PMK.07/2016 yang mengatur hal yang sama, tapi belum sempat terlaksana tahun lalu.

Dalam Permenkeu itu, di Pasal 4 dikatakan, konversi penyaluran DBH/DAU dalam bentuk nontunai dilakukan dalam 2 (dua) tahap dalam setahun. Tahap I dilaksanakan paling lambat tanggal 7 April 2017 dan Tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Juli 2017.

Penyaluran nontunai Tahap I dilaksanakan dengan ketentuan; penyaluran DBH Triwulan I untuk DBH dan atau penyaluran DAU bulan April. Sedangkan untuk Tahap II adalah penyaluran DBH Triwulan II untuk DBH dan penyaluran DAU untuk bulan Juli untuk DAU.

Dalam Permenkeu itu dikatakan, tujuan konversi dari penyaluran DBH dan DAU dalam bentuk nontunai adalah untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif. Untuk mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

Peraturan Menkeu itu juga mengharuskan kepala daerah membuat dan melaporkan ke Menkeu perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan.
Kemudian laporan posisi bulanan dan ringkasan realisasi APBD bulanan.

Laporan itu disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Apabila kepala daerah tidak menyampaikan data atau laporan dimaksud, Menkeu dapat melakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

DBH dan DAU yang ditunda transfernya akibat daerah tak menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya, paling tinggi 50 persen dari nilai DBH dan DAU. Penundaan dicabut setelah kepala daerah menyampaikan laporan keuangan yang seharusnya dilaporkan.

Daerah yang menerima DBH dan DAU dalam bentuk nontunai ditetapkan paling lambat lima hari kerja sebelum bulan April dan lima hari kerja sebelum bulan Juli. Daerah yang akan menerima DBH dan DAU dalam bentuk nontunai adalah daerah yang memiliki uang kas dan atau simpanan di bank dalam jumlah tak wajar.

“SBN sebagai pengganti uang tunai bisa dicairkan setelah daerah menyapikan permintaan dan mendapat izin dari Menkeu,” kata Menkeu.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Samarinda, Hermanus Barus ketika diminta tanggapannya atas Permenkeu tersebut mengatakan, daerah belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Kemenkeu, tapi ketentuan serupa tahun lalu pernah disosialisasikan.

“Apakah ada perbedaan signifikan antara Permenkeu No 18 Tahun 2017 dengan No 93 Tahun 2016, saya belum tahu,” ujarnya.

Menurut Barus, Pemkot Samarinda tidak akan terganggu dengan adanya peraturan tersebut, karena, posisi keuangan Samarinda dalam kondisi defisit dalam dua tahun terakhir dan tidak ada simpanan daerah yang tak wajar. “Fiskal kita sangat pas-pasan, jadi kemungkinan tak terkena peraturan itu,” ujarnya.

Ia memperkirakan, daerah yang “dibidik” peraturan tersebut adalah daerah yang fiskalnya sehat atau Silpanya besar dan mendepositokannya di bank daerah. “Sepertinya, ya begitu, pusat tidak ingin anggaran menumpuk di kas daerah,” kata Barus. #into

Comments are closed.