BeritaKaltim.Co

Dianggap Gagal Paham Akar Konflik Petani dengan PT PKU I

Gubernur Kaltim dan Bupati Kukar

SAMARINDA.BERITAKALTIM.CO- Gubernur Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak dan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dianggap gagal paham (gagal memahami) akar konflik antara enam kelompok tani di Kecamatan Muara Jawa, Sangasanga, dan Loa Janan dengan PT Perkebunan Kaltim Utama I (PT PKU I), sehingga keduanya tidak mampu melindungi masyarakatnya sendiri dari intimidasi dan perampasan lahannya oleh PT PKUI.

Hal itu terungkap dalam konperensi pers antara Ketua Koalisi Petani dan Nelayan Korban Sawit dan Tambang, Aqmal Rabbany di Sekretariat Walhi Kaltim, kemarin. Hadir juga dalam konpers, LSM pendamping petani diantaranya, Ketua LSM Pokja 30 Kaltim, Carolus Tuah dan Buyung Marajo, Fathur Roziqin (Walhi), Abdullah Qhohar (FNKSDA Kaltim), dan Pradarma Rupang dari Jatam Kaltim.

Menurut Aqmal, yang gagal dipahami gubernur dan bupati Kukar adalah, setifikat HGU (Hak Guna Usaha) untuk perkebunan kelapa sawit aspal (asli tapi palsu), kerena diperoleh tak sesuai prosedur seharusnya, sehingga lahan pertanian masyarakat seluas 1.300,59 hektar di tiga kecamatan masuk dalam konsesi perkebunan sawit PKU. “Ini yang tak dipahami gubernur dan bupati,” tegasnya.

Dijelaskan pula, sebelum sertifikat HGU diterbitkan, tidak ada panitia (Tim B) dari Kanwil BPN Kaltim maupun BPN Kukar ke lapangan bertemu masyarakat petani, mesosialisasikan akan adanya aktifitas perkebunan kelapa sawit (swasta) dan memusyawarahkan persoalan tanah masyarakat. “Petani sudah ada di lahan yang sama sejak tahun 1970-an, bahkan tanah masyarakat yang dicaplok, ada yang sudah bersertifikat hak milik,” ungkap Aqmal lagi.

Aqmal juga menjelaskan, petani yang kini hidup dalam perkampungan yang rusak lingkungannya setelah adanya perkebunan sawit, sebelum PKU masuk menanam sawit adalah petani yang sejahtera dan mandiri, ada yang berkebun kelapa, sawah, dan memelihara ternak sapi. Tapi kini hidup sengsara, bahkan tahun lalu, karena mendapat intimidasi sebagian besar pulang ke Jawa, Sulawesi, dan Kalsel semuanya mengajukan tuntutan sesuai haknya.

Petani hanya minta kepada gubernur dan bupati, lahan petani yang 1.300,59 hektar dikeluarkan dari sertifikat HGU PT PKU I dan dikembalikan ke petani dan PKU memulihkan lingkungan yang rusak. Petani tidak tertarik dengan usualn gubernur yang menyarankan petani direlokasi, menerima ganti rugi, atau bekerja sama dengan PKU dengan bagi hasil sawit 20 persen untuk petani dan 80 persen untuk PKU. “Tidak bisa, kami petani mandiri, sudah sejahtera dengan hasil usaha sendiri,” kata Aqmal.

Ia mencontohkan gagal paham gubernur dan bupati, dimana mengait-ngaitkan kepentingan petani dengan masalah hukum antara PT PKU I melawan PT Tri Sinsa Mineral Utama yang ditingkat Mahkamah Agung dimenangkan PKU. Kedua perusahaan itu berperkara dalam urusan tumpang tindih IUP Batubara dengan Sawit.

Kata Aqmal, petani tidak ada hubungannya dengan perkara dua perusahaan tersebut. Perkara tumpang tindih izin akan tetap ada sebab, ada 19 IUP Batubara diterbitkan bupati Kukar di Kecamatan Muara Jawa, Sangasanga dan Loa Janan.

Setelah menyimpulkan gubernur Kaltim dan bupati Kukar gagal memahami masalah yang dihadapi petani melawan PKU I, Aqmal mengaku harapan petani tinggal minta bantuan kepada Presiden dan Wakil Presiden agar hak-hak petani dilindungi.

“Adanya permapasan hak petani melalui HGU aspal sudah kami laporkan ke Mabes Polri, tapi hingga kini tak ada tanggapan, jadi petani tinggal berharap presiden atau wakil presiden yang bisa membantu,” ucapnya.#into

Versi cetak artikel ini terbit di SKH “Kalpost”, edisi 28 Pebruari 2017

Comments are closed.