TANJUNG REDEB, beritakaltim.co- Seiring sejalan dengan adanya badai defisit anggaran yang turut mendampak hingga ke Kabupaten Berau, aparatur pemerintah kampung dan kecamatan serta masyarakat juga diharapkan juga dapat lebih memahami konsisi pemerintahan yang ada. Dengan demikian, pengelolaan Anggaran Pendapatan dam Belanja Daerah (APBD), diprioritaskan agar lebih melihat dari sisi kualitas, bukan kepada kuantitas.
Hal ini diungkapkan Wabup Agus Tantomo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan Kabupaten Berau tahun 2017.
Musrembang dimulai dari Kecamatan Segah, agenda rutin tahunan yang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun selanjutnya ini, digelar Senin (27/2/2017) kemarin, di balai pertemuan Kantor Kecamatan Segah.
Musyawarah ini dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Berau, Agus Tantomo, anggota DPRD Berau, Camat Segah, Kepala Kampung se- Kecamatan Segah, Kapolsek Segah, Sekretaris Camat Segah, dan Kepala Badan Penyuluhan Kampung (BPK) se- Kecamatan Segah. Hasil Musrenbang ini nantinya akan diajukan melalui camat, kemudian dilanjutkan ke kabupaten.
Masih kata Wabup, dalam momentum turunnya anggaran di 2016 lalu dan tahun ini, juga memberikan kesadaran bagi masyarakat Berau maupun Pemkab Berau sendiri bahwa jangan hanya mengandalkan sektor saja. Misalnya, sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Untuk itu, perlu adanya gebrakan di sektor-sektor lainnya yang dianggap juga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), seperti sektor pariwisata dan lainnya.
“Boleh anggaran itu turun secara kuantitas atau secara angka, tapi kita tetap menaikan kualitasnya. Maksud saya adalah sekarang (aparatur pemerintah kampung dan kecamatan –red) harus bisa membaca dalam menitipkan aspirasi untuk dianggarakan. Tolong! Dipikirkan kualitasnya, bukan kuantitasnya,” ungkapnya.
Dikatakan Wabup, dirinya juga telah menangkap beberapa hal yang dianggap perlu dan menjadi skala prioritas dalam pemenuhannya. Yakni, mengenai jaringan telekomunikasi, yang mana saat ini merupakan tanggung jawab Pemkab Berau.
”Saya setuju kalau ini ditampung di APBD untuk diprioritaskan. Perlu diketahui, tahun ini, kita telah mendapatkan bantuan 50 mini tower, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi. Dimana, tahun ini, 20 mini tower dan tahun depan. 30 mini tower,” katanya.
Tidak kala penting, Wabup juga telah berencana akan membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Forum ini berperan untuk memperjelas kemana arah CSR yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan, yang selama ini dianggap tidak jelas peruntukkannya.
Sehingga, melalui forum ini, peruntukkan CSR akan diatur dengan baik. Misalnya, perusahaan kelapa sawit, wajib berapa CSR-nya? Begitu juga dengan perusahaan tambang batubara dan sebagainya.
“Jadi, jelas tidak seperti sekarang, sumbangnya sukasuka dia (perusahaan -red). CSR itu buka sumbangan, artinya tanggung jawab perusahaan,” pungkasnya. MAR
Comments are closed.