JAKARTA, beritakaltim.co- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjawab pertanyaan yang bergulir di masyarakat tentang mengapa partai berbasis Islam mencalonkan figur kepala daerah dari agama non Islam seperti di Papua dan beberapa daerah lainnya. Menurut Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq, hal itu karena partai mementingkan integritas, komitmen, serta track record seorang calon.
Di media sosial muncul tuduhan adanya “standar ganda” partai-partai berbasis Islam dalam mengusung calon kepala daerah. Seolah-olah larangan memilih kepala daerah non Muslim hanya berlaku untuk Pilgub DKI Jakarta, sementara di daerah lainnya, partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengusung calonnya dari non Muslim.
Maman mengatakan, PKB memiliki desk pilkada, yang bertugas mengetes kemampuan calon kepala daerah yang hendak diusung. Tim tersebut akan lebih melihat kemampuan serta program unggulan sang calon.
“Kami tak pernah tanya apa agamamu, sukumu, tapi apa yang akan dilakukan bila terpilih. Lalu sejauh mana program kerakyatannya. Itu semua diolah di desk pilkada,” jelas Maman, Kamis (2/3/2017).
Tentang fatwa MUI?
Dalam pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah opini yang tak mengikat partai itu dalam mengajukan calon kepala daerah yang hendak diusung di pilkada. Itu sebabnya, di pilkada di sejumlah daerah, PKB juga mengusung calon kepala daerah non-Muslim.
“Fatwa MUI itu merupakan opini yang coba diterapkan MUI dan itu tidak mengikat. Itu hanya menjadi landasan pertimbangan yang bisa dipakai, dan bisa juga tidak,” kata Wasekjen PKB itu.
Menurutnya, ajaran Islam sendiri tak mengarahkan umat untuk memilih pemimpin berdasarkan apa agamanya. Kata Maman, yang diajarkan adalah lebih melihat integritas, komitmen, serta track record seorang calon.
“Maka itu juga yang lebih penting bagi PKB,” kata Maman.
“Kedua, dalam politik, kita lebih mengandalkan suara masyarakat. Maka di beberapa tempat, dengan PKS dan PPP, kita bisa mengusung calon non muslim. Misalnya di Papua.”
Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan isu SARA yang kencang di Jakarta? Menurut Maman, tak ada satupun agama yang mengajarkan memecah belah rakyat, terkecuali agama telah menjadi alat politisasi. Ketika agama dijadikan alat politisasi, maka yang terjadi memang sebuah sinyal bahaya.
Walau demikian, hasil pilgub Jakarta putaran pertama justru menunjukkan tingkat kematangan politik warga masyarakat di Jakarta. Kata Maman, kemenangan pasangan Basuki-Djarot justru menunjukkan bahwa isu SARA sama sekali tak mempan.
“Maka kita harap di putaran II, yang head to head lebih mempertimbangkan adu gagasan dan ide. Sehingga yang diuntungkan adalah rakyat Jakarta. Tak perlu ada komentar berbau SARA,” ujar Maman.
“Ini ada dua pasang yang terpilih untuk menunjukkan menjadi pelayan bagi masyarakat di Jakarta.”
Sebelumnya, perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menemui calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Maman Imanulhaq, PKB akan memutuskan pilihan dukungannya dalam waktu dekat.
Sebelumnya PKB merupakan salah satu pengusung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni yang kalah di putaran pertama.
“Keputusannya (hari) Minggu. Ini kita membuka komunikasi ketemu beliau berdua (Ahok dan Djarot), positif, konstruktif tapi finalnya hari Sabtu atau Minggu kita umumkan PKB merapat ke mana,” kata politikus yang juga anggota Komisi VIII DPR tersebut di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Meski begitu, Maman memastikan partainya juga akan menemui Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang juga lolos ke putaran dua. Itu adalah perintah dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebelum pihak mereka menentukan pilihan di kelanjutan proses Pilgub DKI.
“Tentu (bertemu dengan Anies-Sandi), tapi saya nggak tahu siapa yang diutus kami harus memilih antara Anies dan Ahok,” ucap Maman.
DPP PKB memang belum menentukan sikap, namun berbagai struktur ranting di DKI belakangan sudah banyak yang menyatakan untuk mendukung Anies-Sandi. Disebutkan Maman, hal itu turut dibahas di tingkat DPP sebagai masukan.
Hanya saja pimpinan pusat menurutnya juga perlu memikirkan pertimbangan lainnya, termasuk soal Pemilu pada 2019 mendatang. Sebab menurut Maman, membicarakan Pilkada DKI tak bisa terlepas dengan urusan Pileg dan Pilpres 2019.
“Dinamikanya menarik, ada pertimbangan-pertimbangan bahwa Jakarta bukan hanya Jakarta tetapi ini adalah soal Pileg, Pemilu 2019. Kita ke depan pimpinan nasional dan sebagainya,” tutupnya. #le
Comments are closed.