BONTANG, beritakaltim.co- Penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Kota Bontang terus meningkat. Tercatat sampai bulan Maret 2017 sebanyak 774 orang yang menjadi penghuni Lapas di jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang.
Besarnya jumlah penghuni Lapas berdampak pada kebutuhan air besih bagi warga binaan. Hal ini diungkapkan Kepala Lapas Bontang, Heru Yuswanto, saat rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, H Ubayya Bengawan, Senin ( 20/03/17), di ruang rapat lantai 2 gedung DPRD Kota Bontang.
Dengar pendapat dihadiri oleh Kepala Lapas Kelas III Kota Bontang, Heru Yuswanto dan Manager Media/CSR/ External Relations Badak LNG, Busori Sunaryo serta Budhi HR mewakiki Direktur PDAM Tirta Taman Kota Bontang.
“Yang jadi permasalahan sekarang adalah ketersediaan anggaran untuk tagihan pembayaran air yang sangat minim,” jelasnya.
Lanjutnya, dari tahun 2016 sampai tahun 2017 pihak Lapas terus mengalami kekurangan anggaran, khususnya pembayaran air, hingga mengalami penunggakan pembayaran ke pihak PDAM.
“Pembayaran air pada 2017 sebesar Rp 144 juta sudah digunakan untuk membayar sisa hutang tagihan air pada 2016 hingga Januari 2017. Akhirnya tagihan pada Februari 2017 sekitar Rp 23 juta belum bisa dibayarkan,”ungkapnya.
Demi menangani permasalahan tersebut, Heru bermaksud mengajukan permohonan bantuan untuk pembuatan sumur bor dan Water Treatment Plant (WTP). Dengan harapan pasokan air dari sumur bor tersebut nantinya dapat digunakan untuk keperluan operasional Mandi, Cuci, Kakus (MCK) warga binaan, sedangkan supplay air dari PDAM akan dipakai untuk keperluan air minum dan memasak makanan.
“Kalau ada sumur bor berarti listriknya saja yang akan kita bayar, untuk itu kami mengajukan bantuannya kepada Pemkot dan Badak LNG,” keluh Kalapas.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II, Ubayya Bengawan berjanji akan memanggil beberapa perusahaan yang ada di Bontang, Kutim dan Kukar pada pertemuan selanjutnya. Harapanya agar pembuatan subur bor untuk warga binaan Lapas dapat terealisasi. “Karena bagaimanapun mereka adalah warga kita juga. Kalau misalnya Rp 100 juta dari 4 atau 5 perusahaan masa tidak bisa,” tambahnya.
Menindak lanjuti hal tersebut, Ubayya meminta kepada PDAM Tirta Taman agar secepatnya membuatkan kajian terkait besaran anggaran yang diperlukan untuk kemudian dibahas pada pertemuan berikutnya.
“Paling tidak akan dijadwalkan bulan depan, untuk itu saya minta kepada PDAM saat pertemuan berikutnya sudah ada kajian terkait perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan WTP untuk Lapas Bontang,” ungkap Ubayya. #nd/Adv
Comments are closed.