BeritaKaltim.Co

Kejari Tanjung Selor Tahan Oknum Dinas Perhubungan

Dugaan Korupsi dana Jasa Tambat Pelabuhan

TANJUNG SELOR, beritakaltim.co- Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menahan tersangka berinisial S atas dugaan kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana retribusi jasa tambat pelabuhan bongkar muat Kayan I Tanjung Selor, Bulungan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, Gunawan Wibisono mengaku. kasus tersebut telah ditangani Kejari Tanjung Selor sejak 4 tahun lalu. Penanganan kasus ini masih terkendala dengan jumlah kerugian negara yang proses perhitungan kerugiannya selama 4 tahun belum selesai.

“Awal Maret lalu kita sudah bekerjasama dengan BPK perwakilan Kaltara di Tarakan untuk menghitung kerugian negara. Diharapkan perhitungannya bisa cepat selesai. Tapi meski belum ada kepastian laporan dari BPK soal angka pasti, kami memperkirakan kerugian atas kasus tersebut mencapai Rp1 miliar lebih,” ungkapnya.

Dijelaskannya,tim penyidik pidana khusus kejari Tanjung Selor juga telah menetapkan satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisal S yang bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan sebagai tersangka.Keduanya diduga melakukan korupsi terhadap retribusi kapal yang bersandar di Pelabuhan Kayan I.

Modusnya, retribusi yang dikumpulkan sebagian ada yang dimasukkan ke kas daerah dan sebagian ada yang tidak dimasukkan. Kasus ini terjadi sekitar 2012 hingga 2014 silam.

“Setelah adanya bukti dan saksi kita bisa melanjutkan proses selanjutnnya, saat ini S juga sudah ditahan dan untuk sementara dititipkan di Rumah Tahanan Polres Bulungan sejak 29 Maret lalu. Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara itu oleh penyidik. Tersangka ditahan karena berada di luar Tanjung Selor, jika tidak ditahan dikhawatirkan akan menghambat proses selanjutnya.Jika berkas sudah lengkap akan segera dilimpah ke Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda,” jelasnya.

Ditegaskannya, kedua tersangka dikenakan Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka dapat diancam kurungan maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar, seperti yang dijelaskan pada pasal 12. Yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milliar.

“Sejauh ini dari saksi dan bukti yang ada bisa menjadi dasar penahanan terlebih juga sudah menjadi tersangka. Tersangka S akan dititipkan selama 20 hari ke depan, melihat perkembangan yang ada nantinya jika dimungkikan maka waktunya akan diperpanjang. Target April ini tuntas pemeriksaan dan bisa dilimpahkan jika seluruh berkas dan dokumen yang diperlukan sudah terpenuhi,” pungkasnya.#vir

Comments are closed.