TANJUNG REDEB, beritakaltim.co- Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh 2 Mei lalu oleh Ketua DPRD Berau, Hj Sarifatul Sya,diyah dimanfaatkan untuk mengingatkan Pemerintah meningkatkan mutu pendidikan generasi muda di Kabupaten Berau. Hal ini sesuai UUD 1945 alinea ke 4, bahwa tugas pemerintah selain harus memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya.
Trending
- Ismail Thomas Ditahan Kejaksaan Agung Terkait Lahan Tambang
- Aksi Pencuri dengan Cara Pecah Kaca Pintu Mobil Berujung Bui
- PT Pelabuhan Samudera Palaran Dideadline TKBM Komura Tanggal 21 Bayar Rp18,6 Miliar
- Massa TKBM Komura Unjukrasa di PN Samarinda, Tuntut Eksekusi Putusan MA Rp18,6 M
- SAR Unit Samarinda Menuju Kota Bangun, Ada Warga Hilang di Sungai Mahakam
- Kebakaran di Balikpapan Selatan Musnahkan Tempat Pembuatan Profile Beton
- Dua Remaja Terseret Arus di Pantai Monpera Balikpapan, Satu Meninggal
- Bis Atlet PPU Terbalik Masuk Jurang, 11 Penumpangnya Terluka
- Bus Atlet Porprov PPU Menuju Berau Jatuh di Jurang
- Terdengar Dua Kali Ledakan, Tiga Rumah di Klandasan Ulu Terbakar
Perlu Strategis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
“Karena suatu bangsa yang cerdas secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi, pada pengelolaan negara yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kesejahteraan rakyat tentu bisa melalui peningkatan kualitas guru,” ujarnya, Selasa (2/4/2017).
Dalam rangka mendukung terciptanya guru-guru berkualitas, lanjut Sarifatul, dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak, menurutnya perlu dilakukan strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di Kabupaten Berau. Kegiatan itu nantinya bisa melibatkan beberapa stakeholder.
Dikatakannya, tujuan dari pada kegiatan tersebut untuk menyerap berbagai aspirasi dari berbagai elemen, untuk penyelenggaraan pelatihan guru di tingkat dasar. Sebab menurut dia, mutu guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan.
“Karena itu Dinas Pendidikan (Disdik) Berau harus memiliki program pengembangan keprofesian berkelanjutan,” pintanya.
“Menurut kami, konsultasi publik ini juga perlu. Karena merupakan wujud keterlibatan langsung para pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada perumusan rencana strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, sekaligus pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat untuk mengetahui rencana implementasinya ,” katanya
Dalam kegiatan itu pula diharapkan akan mengurangi resistensi terhadap kebijakan. Juga diharapkan adanya masukan yang konstruktif terhadap rencana implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Dikatakannya, untuk melangkah ke arah tersebut, diharapkan nantinya melakukan pemetaan kuantitatif dan dilanjutkan pemetaan kualitatif. “Tidak sekadar dilakukan pelatihan biasa. Tetapi perlu juga dilakukan pelatihan kepribadian yang lebih baik,’’ ungkapnya. #MAR
Next Post
Comments are closed.