SANGATTA, beritakaltim.co– Defisit anggaran yang saat ini melanda Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tidak hanya berdampak pada pembangunan Infratruktur. Namun, juga berdampak luas dengan dunia pendidikan di Kutim. Hal ini terlihat dengan merosot anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim di tahun 2017.
Jika tahun sebelumnya anggaran Disdik Kutim mendapat porsi cukup besar, yaitu 20 persen dari anggaran APBD, tahun ini merosok tajam alias terjun bebas.
Kepala Disdik Kutim Akhmadi Baharuddin mengatakan, anggaran pendidikan Kutim tahun 2017 di bawah 20 persen dari APBD. Jika ditahun sebelumnya anggaran Pendidikan Kutai mencapai sekitar Rp 600 milliar hingga Rp 800 milliar, di tahun ini dipastikan alokasi dana pendidikan sebesar Rp 115 M.
“Anggaran Kami (Disdik) jauh dari harapan. Itupun anggaran tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran utang. Sementara untuk pembangunan fasilitas sekolah dan lainnya kami tiadakan tahun ini karena kami sangat kekurangan,” terangnya
Dijelaskan, dari anggaran sebesar Rp 115 M tersebut, di alokasikan untuk pembayaran utang fisik tahun 2017 sebesar Rp 65 M dan utang non fisik sebesar Rp 22 M, selebihnya, dialokasikan untuk dana terarah dan biaya kegiatan sekolah (BKS).
Anggaran itu, kata dia, tidak termasuk untuk pembayaran insentif guru Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Namun, untuk pembayaran insentif guru, pihak Disdik menggunakan dana CSR perusahaan.
”Kami akan melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk pembayaran insentif guru TK2D. Dan kerjasama ini sudah mendapat respon dari pihak perusahaan seperti PT KPC (Kaltim Prima Coal). Mereka sudah mau membantu kami melalui dana CSR, dan prosesnya sudah berjalan. Rencananya, pihak perusahaan akan merealisasikan bulan Agustus tahun ini,” terangnya.
Dikatakan, pihaknya telah mengusulkan ke DPRD Kutim tambahan anggaran pendidikan diAPBD Perubahan. Ia berharap anggaran tersebut bisa disetujui oleh legislator. #IA
Comments are closed.