BeritaKaltim.Co

Oknum Pejabat Pemkot Samarinda Diduga Terima Gratifikasi

Soal Pembongkaran Tiang Reklame:

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO- Pembongkaran tiang reklame di daerah milik jalan (Damija) di Kota Samarinda semakin diulur-ulur, sehingga saat ini reklame-reklame itu masih bertebaran, termasuk reklame bando maupun di median jalan.

Tersendat-sendatnya pembongkaran tiang reklame tersebut, diduga karena ada oknum penguasa reklame memberi semacam gratifikasi ke oknum pejabat Pemkot Samarinda. Gratifikasi tersebut berupa menggratiskan Pemkot Samarinda memasang reklame pada saat-saat diperlukan, misalnya terkait hari-hari besar dan lainnya.

“Sangat tidak logis, disatu sisi wali kota menginstruksikan reklame di damija dibongkar, tapi di sisi lain waktu, wali kota juga memajang reklame pemerintah ditempat yang sama. Tapi saya dengar itu ngak bayar alias digratiskan pengusaha reklame,” kata Muhammad Ridwan, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Rakyat Kaltim.

Pembersihan reklame di damija dalam kota didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012. Sebanyak 85 unit konstruksi reklame harus dibongkar.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (waktu itu) tahun 2016, Dadang Airlangga menargetkan akhir tahun 2016 ini semua konstruksi reklame pada damija di Kota Samarinda harus dibongkar dan dipindahkan.

Dari 85 konstruksi reklame yang ada, sekitar 30 persen di antaranya sudah dibongkar dan dipindahkan oleh pemiliknya. Dalam melakukan pemindahan, lanjutnya, pembongkaran hanya bisa dilakukan malam hari dengan pertimbangan agar tidak membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan.

Menurut Ridwan, kalau tidak ada deal-deal antara pengusaha reklame dengan oknum pejabat, seharusnya paling lambat akhir Maret 2017 sudah bersih karena, dari 85 konstruksi reklame tinggal sekitar 70% atau 60 buah yang belum dibongkar.

“Kenapa membongkar yang 60 itu sejak Januari-Mei 2917 ngak bisa-bisa,” katanya. Fakta adanya dugaan gratifikasi tersebut, kata Ridwan, dia pernah mendengar dari salah seorang pengusaha reklame, kalau pemkot samarinda memasang reklame digratiskan.

“Logikanya pemkot memang tidak bisa bayar karena tidak punya anggaran untuk yang demikian,” tambahnya.

Sementara itu Assisten Sekda Samarinda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sugeng Chairuddin ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu akan adanya dugaan gratifikasi dari pengusaha reklame ke pemkot Samarinda. “Saya tidak tahu persis apakah reklame pemkot di papan reklame yang dikelola pengusaha reklame gratis atau bayar,” katanya.

Tentang lanjutan pembongkaran konstruksi reklame, disebutkan memang berjalan lambat, tapi apa penyebabnya, instansi teknis yang lebih tahu. “Saya akan cari tahu dulu soal dugaan gratifikasi dan lanjutan pembongkaran konstruksi reklame,” kata Sugeng. #into

Artikel ini versi cetak terbit di SKH Kalpost, edisi 30 Mei 2017.

Comments are closed.