BONTANG, BERITAKALTIM.co- Komsi II DPRD Bontang melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Perusahaan Listrik Nasional (PLN) cabang Bontang, untuk menindaklanjuti keluhan warga dengan adanya kenaikan tarif listrik secara tiba- tiba. Rapat koordinasi berlangsung di lantai 2 gedung DPR kota Bontang, Senin, ( 05/06/17).
Rapat yang dipimpin Arif A,Md,SE, dihadiri langsung Plt Kepala Cabang PLN Bontang, Alimuddin yang didampingi Manager Rayon, Cleodora Barentina, serta kepala pelayanan pelanggan Bontang, Mujiono.
Arif mempertanyakan dasar dari kenaikan tarif listrik yang sangat membebani masyarakat saat ini. di mana, menurut Arif, kenaikan tarif listrik saat ini sangat signifikan dari tagihan biasanya Rp500 ribu, sekarang bisa Rp1 juta perbulan.
“Kenaikan tarif 100 sampai 200 persen tentu sangat membebani masyarakat dengan kondisi sekarang ini,” ungkap Arif.
Kepala Pelayanan Pelangan PLN, Mujiono, membenarkan adanya pencabutan subsidi bagi pelanggan golongan rumah tangga daya 900, serta penyesuaian tarif listrik bagi keluarga ekonomi mampu. Pencabutan subsidi bagi warga yang dianggap ekonomi mampu, merupakan kesepakatan antara Menteri ESDM dan Komsi 7 DPR RI yang tertuang dalam Peraturan Mentri ESDM No 28 tahun 2016 tentang tarif listrik nasional.
“Jadi pencabutan listrik bagi masyarakat ekonomi mampu dimulai bulan Juni 2017 dan dikenakan penyesuaian tarif. Sementara bagi warga yang betul- betul tidak mampu tetap mendapatkan subsidi,” jelas Mujiono.
Alimuddin menambahkan, penentuan kategori warga miskin untuk mendapatkan listrik bersubsidi merupakan wewenang TMP2K, pihak PLN hanya melaksanakan pencabutan subsidi berdasarkan data dari TMP2K untuk tarif listrik subsidi daya 900, dengan harga Rp650 rupiah per Kwh, untuk non subsidi Rp1352 rupiah per Kwh, dipotong pajak penerangan jalan (PPJ ).
“Untuk masyarakat bontang yang masih menikmati tarif bersubsidi sekitar 3374 pelanggan dengan daya 900,” ungkap Kepala PLN cabang Bontang. #Nd/ Adv
Comments are closed.