BeritaKaltim.Co

Begini Respon Yusril Setelah Ditawari Habib Riziek Atur Rekonsiliasi

JAKARTA- Dipuji idenya brilian oleh Imam Besar FPI Habib Riziek Syihab, membuat ahli hukum dan politikus, Yusril Ihza Mahendra, senang, bahkan bersedia memenuhi anjuran membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal di mana kita saling maaf-memaafkan,” kata Yusril dalam keterangan tertulis seperti yang dirilis detikcom, Minggu (18/6/2017).

Sebelumnya, pujian dilontarkan Habib Riziek. Melalui rekaman suara yang rekamnya dari Arab Saudi, Riziek bahkan menawarkan dua opsi kepada pemerintah, yauti rekonsiliasi atau revolusi.

“Ini adalah salah satu usulan yang brilian. Karena pada dasarnya GNPF MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3, dan seterusnya itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah terhadap berbagai macam persoalan bangsa,” kata Rizieq dalam rekaman suara itu.

Dia mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun demikian, usulan itu ditolak oleh pemerintah. Rizieq tak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah. Yang diunginkan pihak GNPF MUI dengan Rizieq selaku pembinanya adalah dialog.

“Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi,” tutur Rizieq.

Dia ingin usulan rekonsiliasi ini disambut dengan baik oleh pemerintah. Rizieq menebar ancaman bila usulan ini tidak dituruti pemerintah. “Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarginalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” ujarnya.

FORMULA REKONSILIASI

Formula rekonsiliasinya sudah dipikirkan Yusril. Pertama, Yusril berkewajiban menjaga harkat dan martabat kedua belah pihak. Tak boleh ada pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain terusik harkat dan martabatnya. Kedua, rekonsiliasi didasarkan pada semangat persaudaraan.

“Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama,” ujar Yusril.

Pemerintah dimintanya untuk mengedepankan cara-cara dialog. Dengan demikian tak perlu ada lagi membawa permasalahan-permasalahan ke ranah hukum. Para aktivis GNPF MUI beserta para ulamanya, kata Yusril, memang sebelumnya dituduh makar. Namun saat ini sebaiknya perselisihan ini diakhiri.

“Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka,” kata Yusril.

Termasuk, kata dia, kasus yang membelit Habib Rizieq Syihab selaku pembina GNPF MUI dan Imam Besar FPI. Kasusnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Yusril menyarankan agar pemeritah mengedepankan dialog saja dalam menyelesaikan kasus itu. Sebaliknya, pihak GNPF MUI juga tak perlu berpikiran negatif terhadap pemerintah.

“Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis,” kata Yusril.

Rekonsiliasi dinyatakannya penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, pemerintah perlu untuk fokus ke permasalahan ekonomi dan pembangunan daripada ribut terus soal politik. Dia yakin ulama-pun punya niat baik untuk menjaga persatuan. Bila ada perbedaan pendapat, itu wajar dalam demokrasi.

Ditanya lebih konkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan pemerintah.

“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insyaallah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya. #det

Comments are closed.