TANJUNG SELOR, beritakaltim.co– Menghadapi Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri 1438 Hijriah/2017 Masehi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram semester I serta antisipasi ketersediaannya di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, belum lama ini.
Hadir mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada rapat tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syaiful Herman. “Ada sejumlah kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti setelah rapat monitoring dan evaluasi ini,” kata Syaiful.
Di antaranya, setiap agen elpiji 3 kilogram wajib mengaktifkan 3 pangkalan siaga. Dan, apabila terjadi permasalahan dalam pendistribusiannya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pendistribusian elpiji 3 kilogram secara emergency dari Kota Tarakan. Selain itu, alat pengukur akurasi berat elpiji 3 kilogram telah tersedia di setiap agen elpiji 3 kilogram. Bentuknya timbangan.
“Berat rata-rata untuk setiap tabung elpiji 3 kilogram itu, 8 kilogram (isi dan tabung),” urai Syaiful.
Disebutkan pula oleh Syaiful, elpiji 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk masyarakat menengah ke atas telah disediakan elpiji 5,5 kilogram. Sementara, untuk ketersediaannya, PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan cadangan tambahan sekitar 4 persen dari penyaluran normal setiap daerah di Kaltara. Dan, untuk BBM, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) akan berupaya menjaga ketersediaan stoknya hingga ke tingkat penyalur.
“Apabila ada penyalur BBM maupun elpiji 3 kilogram yang melakukan distribusi BBM tidak sesuai dengan aturan maka PT Pertamina (Persero) akan bertindak tegas dan meyerahkan kepada Aparat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuntasnya.(humas)
Comments are closed.