JAKARTA, beritakaltim.co – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, tak henti terus berupaya memperjuangkan kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi termuda ini.
Didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Badrun dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M Ishak Satui, Gubernur melakukan audensi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Ruang Kerjanya, Selasa (20/6/2017).
Banyak hal disampaikan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, menyampaikan kembali usulan penambahan ASN di Kaltara.
Gubernur mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menpan-RB, dirinya menyampaikan harapan dukungan dari Kemenpan-RB RI dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas ASN di Kaltara. “Alhamdulillah, Pak Menteri mendukung penuh dan akan menugaskan Lembaga Non Kementerian di bawah koordinasi Kemenpan, seperti LAN (Lembaga Administrasi Negara), BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan lainnya untuk membantu Kaltara,” ujar Irianto usai pertemuan.
Provinsi Kaltara, lanjutnya, juga akan meningkatkan kerjasama dengan LAN untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN. Baik melalui Diklat penjenjangan struktural maupun Diklat fungsional. Termasuk kursus-kursus di dalam dan luar negeri. “Saya tadi juga kembali menyampaikan usulan formasi pengadaan ASN yang sebelumnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan Menpan. Alhamdulillah direspons cepat,” katanya.
Menpan-RB pun memberikan ‘lampu hijau’. Dalam kesempatan itu juga, kata Irianto, Menteri Asman Abnur langsung menginstruksikan Deputi Bidang SDM Aparatur, Iwan Setiawan untuk membahas secara detail dan teknis rencana seleksi pengadaan ASN Provinsi Kaltara bersama jajaran Pemprov Kaltara yang terkait setelah Idul Fitri ini. “Prinsipnya, beliau sangat mendukung upaya Kaltara untuk memenuhi pengadaan ASN, agar mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegas Irianto. Menpan pun menyampaikan apresiasi dan salut atas upaya Gubernur Kaltara yang tidak mengenal lelah dan pantang menyerah untuk memajukan daerahnya.
Disampaikan Irianto, sesuai usulan yang sudah disampaikan melalui Surat Gubernur Kaltara Nomor 870/537/2.1 – BID tertanggal 15 Juni 2017, berdasarkan e-formasi berbasis Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), ada 2.243 usulan formasi umum CPNS untuk 2017. “Untuk berapa kuota formasi yang diberikan nanti, sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kemenpan dan RB. Beliau juga menekankan akan memberikan perhatian khusus untuk mendukung Gubernur Kaltara dan jajarannya untuk mempercepat kemajuan Kaltara,” kata Irianto lagi.
Dari hasil pertemuan yang berlangsung cukup lama itu, kata Gubernur lagi, diambil kesimpulan semua usulan Kaltara disetujui dan direspons sangat positif oleh Menpan. “Beliau tadi mengatakan, akan menyampaikan usulan kita dalam Rapat Kabinet siang ini (Selasa, 20/6) pukul 14.00 di Kantor Presiden,” ujarnya.
“Saya juga menyampaikan, bahwa pengadaan CPNS (ASN) Pemprov Kaltara merupakan komitmen langsung Bapak Presiden dan menjadi kebijakan deskresi Presiden, yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato peresmian Terminal Bandara Internasional Juwata Tarakan, 23 Maret 2016. Di mana Presiden merespons permohonan Gubernur Kaltara,” imbuh Irianto.
Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan moratorium pengadaan CPNS atau ASN. Namun atas kebijakan tertentu, Kaltara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dikecualikan bersama Papua dan Papua Barat.
Hal lainnya yang patut diapresiasi, Menpan-RB berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kaltara. Diagendakan pada awal Agustus 2017 nanti, Menpan akan ke Kaltara, sekaligus untuk menerahkan secara simbolis SK Pengangkatan Guru Garis Depan (GGD) Tingkat SMA/SMK, yang tahun ini Kaltara memperoleh 40 GGD. “Saya mengundang beliau ke Kaltara, dan alhamdulillah beliau siap. Insya Allah telah diagendakan awal Agustus nanti, sekaligus penyerahan SK pengangkatan GGD untuk Kaltara,” tuntas Gubernur.(humas)
Comments are closed.