NUNUKAN, beritakaltim.co – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Utara, Sigit Muryono, menanggapi dengan optimis kisruh PPDB di Kabupatwen Nunukan. Menurutnya seluruh lulusan SMP tahun 2017 di Kabupaten Nunukan bisa ditampung di SMA baik Negweri maupun swasta di daerah itu.
Sigit Muryono mengatakan, kisruh PPDB tahun ajaran 2017-2018 di Kalimantan Utara hanya terjadi di Kabupaten Nunukan. Dari data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, lulusan SMP di Pulau Nunukan sebanyak 1106 masih mampu ditampung oleh 3 SMA negeri dan 1 SMK serta 8 SMA swasta yang ada di Pulau Nunukan.
“Lulusan SLTP itu 1106, yang tidak tertampung di SMA negeri 277. Dari 8 itu, 6 sekolah swasta siap terima daftar ulang, hingga total siap tampung hari ini 289,” ujarnya, Jumat (07/07/2017).
Sigit Muryono menambahkan, adanya siswa yang tidak diterima di SMA Negeri di Nunukan karena banyak dari lulusan SMP di Nunukan hanya mendaftar di satu sekolah saja, sehingga karena terbatasnya daya tampung sekolah membuat banyak pendaftar yang tidak diterima.
PPDB tahun 2017 untuk SMA Negeri menerapkan zonasi dimana sebanyak 90 persen kuotanya diperuntukkan bagi siswa yang berada di lingkungan sekolah tersebut dengan batas batas tertentu. Dari 90 persen, 20 persen dari kuota tersebut diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin.
Sementara kuota yang diperuntukkan untuk pindah zonasi, di mana siswa pindah tempat karena mengikuti orang tua sebanyak 5 persen dan 5 persen kuota diperuntukkan bagi siswa berprestasi akademik dan prestasi non akademik.
“Memang ada beberapa yang tidak terakomodir karena hanya tertuju 1 titik. (SMA tertentu). Zonasi itu 90 persen diperuntukkan untuk masyarakat siswa yang KTPnya berada di lingkungan sekolah itu dengan batas batas tertentu,”imbuhnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mendesak SMA negeri di Nunukan membuka kelas tambahan dengan alasan seluruh sma negeri dan swasta di Nunukan tidak akan mampu menampung lulusan SMP tahun 2017.
Sayangnya desakan Kepala Dinas Pendidian Kabupaten Nunukan dilakukan saat PPDB sudah ditutup dan Kepala Dinas tidak memiliki data jumlah lulusan SMP yang tidak terampung di SMA negeri.
Langkah Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tersebut akhirnya memicu polemik dimana orang tua siswa yang tidak lolos pada PPDB di SMA negeri mendesak pihak sekolah untuk membuka kelas tambahan agar anak mereka diterima di SMA Negeri. Bahkan puluhan orang tua siswa tersebut menggelar demo Tugu Dwikora pada Rabu (05/07), mendesak SMA Negeri membuka membuka kelas tambahan. #dhi
Comments are closed.