BeritaKaltim.Co

TPK Palaran, PT PSP Sering Terlambat Setorkan Hak Pemkot Samarinda

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO- Heboh dugaan pungli di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran yang melibatkan Koperasi TKBM Komura dan Koperasi Pemuda Demokrat Bersatu dengan uang sitaan ratusan miliar, benar-benar fantastis dibandingkan dengan nilai uang yang diterima Pemkot Samarinda setiap tahunnya sebagai bagi hasil pengelolaan pelabuhan yang tak lebih dari Rp12 miliaran per tahun.

Bahkan apa yang menjadi hak Pemkot Samarinda tersebut, sering terlambat disetorkan PT PSP (Pelabuhan Samudra Pelabuhan) ke Dispenda (kini-Bapenda) Samarinda setiap bulannya. Bagian bagi hasil yang seharusnya disetor tiap bulannya tiap tanggal 30 atau 31, bahkan ada yang ditunda sampai 2,5 bulan atau 79 hari lebih.

Pemkot Samarinda adalah salah satu pihak yang bekerjsa sama dengan PT Pelabuhan Indonesia IV dan PT PSP dalam pembangunan dan pengoperasian TPK Palaran. Kerja sama ketiganya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerj sama Nomor:180/12/Huk-Ks/VI/2007 tanggal 20 Juli 2007. Seluruh pendapatan dari bagi hasil kerja sama dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.

Misalnya, pada tahun anggaran 2015 Pemkot Samarinda menargetkan pendapatan lain-lain dari bagi hasil TPK Palaran Rp12,025 miliar. Tapi dalam realisasinya, apa yang menjadi bagian Pemkot Samarinda yang tiap bulannya berkisar rata-rata Rp600 jutaan, tak diterima tepat waktu, yakni tiap akhir bulan atau tanggal 30 atau 31.

“Bahkan bagi hasil yang menjadi hak Pemkot pada November dan Desember 2014 baru disetor PSP pada bulan Maret tahun 2015,” ungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas APBD Samarinda Tahun 2015 dalam LHP No: 9.C/LHP/XIX/VI/2016, tanggal 30 Mei 2016. Artinya, PSP terlambat setor sampai 79 hari.

BPK yang melakukan pemeriksaan pada April 2016 juga menemukan, sepanjang tahun 2015, antara bulan Januari hingga Agustus, hanya di bulan Juli PSP menyetor tepat waktu, sementara di tujuh bulan lainnya juga selalu terlambat. Keterlambatan setor itu mulai dari 1 hari sampai 60 hari (2 bulan).

“Bahkan atas keterlambatan PSP menyetor apa yang menjadi hak Pemkot di tahun 2014, Dispenda Samarinda tidak mengenakan denda keterlambatan,” kata BPK.

Denda atas keterlambatan setor adalah 1 per mil per hari dari nilai tagihan dengan maksimal denda sebesar 3%, sesuai Pasal 13.3 Perjanjian Kerja Sama. “Jumlah denda keterlambatan yang seharusnya disetor PSP ke kas daerah per April 2016 adalah Rp70,9 juta,” sebut BPK.#into

Comments are closed.