BeritaKaltim.Co

PNS Belum Terima Surat Rumah di Perum KORPRI Sambutan

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO-Meski sudah lunas mencicil rumah di Perumahan KORPRI Sambutan, tapi seribuan PNS di Pemkot Samarinda belum menerima surat-surat rumah maupun tanah, baik berupa IMB rumah, buku kepemilikan rumah, maupun sertifikat tanah.

Sejumlah PNS yang ditemui Kalpost berharap dengan selesainya masalah hukum atas Perumahan KORPRI dan surat-surat tanah sudah dikembalikan Kejaksaan Negeri Samarinda ke Pemkot Samarinda, maka hak-hak mereka diproses agar ada kepastian hukum atas kepemilikan rumah.

“Rumah saya sudah lunas sejak beberapa tahun lalu, Cuma pegangan sekarang hanya surat-surat dari KORPRI dan bukti lunas,” kata seorang PNS bernama Thamrin yang akan pensiun dalam waktu dekat. “Saya sudah lunasi Rp23 juta,” kata Thamrin.

Menurut sepengetahuannya, pembangunan rumah pegawai di Sambutan tersebut berlangsung 3 tahap. Tahap 1 dan 2 berjalan lancar, rumah yang dibangun Tipe36 dengan luas tanah 300 m2. Jumlah rumah yang dibangun PT Davindo sudah ratusan. Masuk pembangunan tahap 3 baru ada masalah hukum sehingga terlantar sampai sekarang. “Kalau ditotal, rumah yang sudah distribusikan ke pegawai ada seribuan,” katanya.

Sejumlah pegawai lainnya menerangkan bahwa yang mereka tebus Rp23 jutaan hanya tanah kapling yang juga tak begitu ditata Davindo dengan baik, begitu pula dengan jalan lingkungan juga tak terurus. Kalau soal rumah banyak yang sudah rusak berat, ngak layak lagi ditempati.

Jalan masuk ke perumahan hanya jalan utamanya saja yang baik, sedangkan jalan antar blok perumahan rusak berat, sehingga tak banyak pegawai meninggali rumahnya, bahkan ada yang dibiarkan kosong atau disuruh orang lain menempati secara gratis. “Sambungan air dan listrik dulu kami membayar sendiri, walau sudah termasuk dalam harga rumah,” kata Thamrin.

Ia juga pesimis hak-haknya atas rumah dan tanah bisa diselesaikan dalam waktu dekat oleh Pemkot Samarinda. Tapi biar begitu dia ingin mendapatkan dokumen resmi atas kepemilikan rumah dan tanah di Perum KORPRI tersebut.

Sementara itu Sekda Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin ketika dikonfirmasi soal keinginan pegawai yang ingin mendapatkan kepastian hukum menerangkan, pekerjaan mengklirkan Perum KORPRI Sambutan menjadi “pekerjaan rumahnya”.

Dikatakan pula, membereskan masalah perumahan itu tidak bisa cepat dan akan menjadi pekerjaan lintas organisasi pemerintahan daerah di Pemkot Samarinda sebab, hingga saat ini tanah di perumahan itu adalah aset Pemkot, sedangkan rumahnya milik pegawai. “Gambarannya, akan ada nanti dibentuk tim mengurus masalah perumahan tersebut,” kata Sugeng.#into

Comments are closed.