BeritaKaltim.Co

PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya Dilarang Ikut Tender

SAMARINDA, beritakaltim.co- Ini dia salah satu butir putusan dari Majelis Komisi Pengawas dan Persaingan usaha (KPPU) yang menyidangkan perkara persengkongkolan tender dua perusahaan, PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. Kedua perusahaan yang diketahui berada dalam satu grup itu dilarang mengikuti tender proyek di seluruh Indonesia.

Majelis Komisi dari perkara Chandra Setiawan sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Sukarmi dan Kamser Lumbanradja yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, memutus bersalah kepada kedua perusahaan dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu, 20 September 2017.

“Melarang PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap,” demikian bunyi putusan dari Majelis Komisi tersebut.

Dalam persidangan terungkap, kedua perusahaan mengikuti tender proyek Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang. Pada tender tersebut PT Karyatama Nagasari sebagai pemenang dengan nilai proyek Rp262 Miliar.

Majelis Komisi memutuskan, ditemukan fakta adanya persekongkolan Horizontal berupa adanya hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. Ditemukan tindakan persesuaian Dokumen Penawaran PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya.

Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.

Dengan fakta-fakta itu majelis Komisi memutuskan:

  1. Menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Terlapor IV) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  2. Menyatakan bahwa Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang) (Terlapor III) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  3. Menghukum PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  4. Menghukum PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan
  5. Melarang PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. #les

Comments are closed.