BeritaKaltim.Co

Syaharie Jaang Benarkan Stafnya Dipanggil Penyidik Polda Kaltim

Terkait Pungli di TPK Palaran:

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO-Wali Kota Samarinda, H Syaharie Jaang membenarkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dipanggil lagi oleh penyidik Polda Kaltim terkait dengan pungutan liar melintas di jalan menuju TPK (Terminal Peti Kemas) Palaran.

“Ya benar itu,” kata Syaharie Jaang dalam pesan singkatnya , kemarin. Wali kota saat memberikan klarifikasi sedang berada di luar daerah, sehingga jawaban seperti itu yang bisa disampaikannya.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda gelisah lagi sebab, saat proses hukum terhadap kasus tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda, ada penyelidikan lanjutan, padahal dalam kasus itu Bareskrim Mabes Polri sudah memproses hukum Hery Susanto alias Abun, Pendiri Koperasi Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu (PDIB) dan Noer Asriansyah alias Elly, Sekretaris Koperasi PDIB.

Dalam kasus pungli itu Hery Susanto Alias Abun disangka melanggar Pasal : 368 KUHP dan Pasal 3 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Noer Asriansyah alias Elly disangka melanggar Pasal : 368 KUHP

Sumber di lingkungan Pemkota Samarinda yang minta namanya tak disebutkan membenarkan adanya pemanggilan tersebut, tapi tidak mengetahui dipanggil untuk bersaksi untuk siapa. “Tidak tahu bersaksi untuk siapa dan sangkaannya apa,” kata pejabat tersebut.

Dikatakan pula, setelah berkonsultasi dengan pejabat terkait, ia sudah memenuhi panggilan penyidik di Polda Kaltim pada minggu lalu. “Keterangan saya sama dengan keterangan sebelumnya, saat dimintai keterangan saat polisi menetapkan Abun dan Elly sebagai tersangka,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, H Sugeng Chairuddin belum bisa dimintai konfirmasinya atas pemanggilan sejumlah pejabat di Pemkot Samarinda tersebut oleh penyidik Polda Kaltim. “Bapak hingga tanggal 10 Nopember dinas luar daerah,” ujar stafnya.

Tapi sumber lain menyebut, pejabat Pemkot Samarinda yang dipanggil penyidik ada dua orang yakni, mandan Kadishub Samarinda, Abdullah dan mantan Kadispenda Kaltim, Lujah Irang. Keduanya adalah pejabat yang memproses terbitnya SK Wali Kota Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas.

“Sepertinya penyidik menduga ada gratifikasi dari Koperasi PDIB ke oknum pejabat di Pemkot Samarinda saat memproses permohonan. Tapi penyidik tak menyebut keduanya bersaksi untuk siapa,” kata sumber itu.

Koperasi PDIB disangka melakukan pungli terhadap kendaraan angkutan peti kemas yang melintas ke TPK Palaran melalui surat keputusan (SK), Wali Kota Samarinda memberikan izin kepada Koperasi Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu (PDIB) yang berada di pintu masuk pelabuhan untuk melakukan pungutan.

Berdasarkan SK Wali Kota Samarinda itu Koperasi PDIB mendapat payung hukum untuk memungut Rp18 ribu. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan koperasi memintanya Rp20 ribu.

SK Walikota Samarinda untuk Koperasi PDIB itu Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Bukuan, Palaran, atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda.

Wali Kota Samarinda, H Syaharie Jaang saat bersaksi untuk Abun dan Elly di PN Samarinda, 18 September lalu dihadapan majelis hakim yang dipimpin majelis hakim AF Joko Sutrisno dengan anggota Henry Dunant dan Burhanuddin, membenarkan, dasar penerbitan SK itu untuk mengatur agar parkir kontainer di Pelabuhan Peti Kemas tidak semrawut. Selain ada potensi pendapatan bagi kas daerah dari izin pengelolaan kantong parkir yang diberikan pemkot kepada KSU PDIB.

Tapi, di lapangan berbicara lain. Oknum KSU PDIB menyalahgunakan SK tersebut untuk memungut biaya masuk di pintu pelabuhan sebesar Rp 20 ribu untuk setiap truk kontainer. “SK yang ada (diterbitkan) bukan untuk melegalkan pungutan parkir di jalan. Tapi di tempat parkir. Itu semata untuk menata kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Medio September 2012, akses menuju TPK Palaran belum klir dari masalah. Masih ada masalah lahan yang mengadang. “Lahan itu milik Abun,” katanya. Ketua DPD Demokrat Kaltim itu pun membeberkan, sebelumnya pada medio 2012 sempat ada beberapa warga yang menyoal ke Pemkot Samarinda.

Terkait adanya pungli kepada truk kontainer yang melintasi akses tersebut. Serangkaian rapat untuk mencari titik temu dilakukan dan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail.

Namun, tidak kunjung menemukan titik temu. Apakah lahan dihibahkan ke pemerintah atau diganti rugi. Singkat kata, karena tidak kunjung mendapat titik temu muncul usulan dari KSU PDIB untuk mengelola kantong parkir yang disampaikan oleh pemohon bernama Ida Rusmaya dan Yohanes Kuleh.

“Tapi, saya tidak tahu detail karena masa jabatan saya dan wakil saat itu sudah habis,” tuturnya. Adapun pencabutan SK, sambung dia, dilakukan karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Mabes Polri. “Tapi, secara proses dan tahapan dalam penerbitan SK itu tak ada masalah,” jelasnya.

Pungli melibatkan Koperasi PDIB terungkap 17 Maret 2017 terungkap setelah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri dan Polda Kaltim melakukan operasi tangkap tangan.#into

Versi cetak artikel ini terbit di SKH Kalpost, edisi 10 Nopember 2017.

Comments are closed.