BONTANG, BeritaKaltim. co – Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat teluk kadere terkait penggerukan Laut yang di lakukan oleh PT. Graha Power Kaltim. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Sekertarian DPRD Bontang, JL. Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Senin, 11 Desember 2017.
Dalam rapat dengar pendapat dihadiri oleh Ketua DPRD, H.Nursalam, Ketua Komisi 1, Agus Haris, Ketua Komisi 3, H. Rustam, Hj. Aji Erlinawati, Kepala Dinas Perikanan, Kapolres Bontang, Perwakilan Dandim, Perwakilan PT. Graha Power Kaltim, Rusli, Perwakilan perwakilan teluk kadere.
Rusli perwakilan nelayan teluk kadere, Mengatakan, Beberapa nelayan yang terkena dampak pengerukan, Beberapa belum di bayarkan ganti ruginya. Sebab Kata dia, Sulitnya bertemu dengan pihak perusahaan untuk memaparkan hal ini.
“Saya sudah menemui Dinas Perikanan untuk meminta memfasilitasi pertemuan kami dengan Pihak perusahaan supaya ada komunikasi dengan baik serta meminta kejelasan atas kerugian kami, Namun, Hal itu tidak terealisasi karena harus melaui DPRD,”Paparnya.
Kata dia, Sebagai masyarakat Kota Bontang pihaknya menyambut baik adanya kegiatan tersebut dan tidak ada sedikitpun niatan untuk menghalang – halangi pekerjaan yang Sudah berjalan selama ini di teluk kadere.
“Kami sebagai masyarakat kecil jangan sampai di korbankan, karena adanya pengerukan laut tersebut kami mengalami kerugian dan mengalami penurunan pendapatan,”Tegasnya.
Ia merincikan, Warga yang terkena dampak pengerukan ada sekitar 28 belat dan disekitar pengerukan kurang lebih 50 belat.
“Saya berharap bukan hanya ganti rugi berupa material saja yang berikan kombensasi namun, Ganti rugi atas lapangan pekerjaan kami yang telah di rusak,” Harapnya.
Hj. Aji Erlinawati Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Bontang, Mengatakan, Pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan dan ferifikasi dilapangan serta sudah membuat infentarisasi dan sudah dituangkan dalam berita acara.
“Kami juga sudah membuat peta tematik dan menentukan titik kordinat yang dilalui oleh PT. GPK, Sehingga kami bisa liat nelayan mana saja yang beraktifitas di alur tersebut baik nelayan kebelat, maupun nelayan rumput laut,”Jelasnya.
Ia merincikan, Jumlah petani Budidaya rumput laut ada sekitar 25 kelompok dan total kerugian sekitar kurang lebih Rp. 345 juta.
Lanjut dia, Pihaknya akan mengundang semua nelayan yang terkena dampak untuk mendapatkan kombensasi dan semuanya sudah diinfentarisasi, baik dari petani budidaya rumput laut, Nelayan dan khusus para kebelat.
“Kami meminta di atur tanggal berapa kita bisa berkumpul di TPI ( Tempat pelelangan ikan) agar kami memprentasikan hasil berita acara kami buat,”Jelasnya.
H. Salam Ketua DPRD Kota Bontang, Mengatakan, Rapat dengar pendapat yang di laksanakan, Semoga bisa menyelesaikan masalah dan kepada Dinas terkait agar saling koreksi data, Supaya, Menurutnya, Tidak ada yang dirugikan, baik dari warga maupun perusahaan yang memberikan kombensasi.
“Saya berharap perusahaan berbaik hati agar membantu masyarakat nelayan, Bukan berarti ini paksaan atau penekanan untuk perusahaan. Ini merupakan harapan kita terhadap perusahaan, Siapa tahu memberi kombensasi sesuai dengan keinginan warga,”Tutupnya.#hr.
Comments are closed.