BeritaKaltim.Co

Alokasi Dana Desa Naik 10 Miliar

 

TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.CO- Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah pusat, tahun 2018 ini akan mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2017. Informasi tersebut langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Berau, Ilyas Nasir.

 

Ilyas mengatakan, awalnya ia sempat merasa pesimistis jika ADD dari pemerintah pusat bakal mengalami peningkatan. Pasalnya, pemerintah pusat hingga saat ini belum memberikan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

 

“Informasinya memang begitu (meningkat), Kabupaten Berau bakal mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 90 MIliar lebih, untuk dana desa 2018. Ada perubahan nominal dibandingkan 2017 lalu sekitar Rp 80 miliar lebih,” ungkapnya.

 

Untuk di ketahui bersama, tahun ini tercatat ada 100 kampung yang tersebar di 13 kecamatan kecamatan di Kabupaten Berau mendapat penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 90 miliar.

 

Dengan bertambahnya ADD ini kata Ilyas Nasir cukup membantu menutupi kekurangan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD Berau. Tahun anggaran 2018, ADK yang ditetapkan pada November 2017 berkurang Rp 81 miliar, sebagai dampak menurunnya DBH dari pemerintah pusat.

 

“Sebelumnya, di tahun 2017, Pemkab Berau mengalokasikan ADK untuk 100 kampung sebesar Rp 225 miliar menjadi Rp 144 miliar pada 2018 ini.

Meski demikian, Kabupaten Berau termasuk sebagai lima besar di Kaltim yang menganggarkan ADK, di atas Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu.” Jelasnya

Kondisi ini berdampak pada besaran ADK setiap kampung, yang sebelumnya mendapat Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, kini dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, rata-rata hanya mendapat kucuran dana sekitar Rp 1 milliar lebih.

 

“Karena ini menyangkut kondisi keuangan daerah yang masih mengalami defisit,” imbuhnya

 

Namun Ilyas mengatakan, tidak menutup kemungkinan, ADK ini bisa mengalami peningkatan. Pihaknya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan aparatur kampung, agar tetap berhati-hati dalam pengelolaan ADK. Pasalnya, ADK bersumber dari APBD dan APBN, sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Ini yang paling penting dan perlu diingat oleh aparatur kampung, agar mengikuti pedoman pengelolaan ADK. Jangan sampai salah, karena bisa berujung pada persoalan hukum,” tutupnya. MAR

 

Comments are closed.