TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.CO-Dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD, antara Elemen Masyarakat Berau Bersatu Dan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau, pada Senin (15/1) diruang Rapat Gabungan DPRD Berau. Berjalan alot, walau pada akhirnya menemukan sebuah kesimpulan yang menginginkan agar pihak UPBU Kalimarau, untuk bisa lebih menjalin komunikasi dengan baik kesemua pihak.
Pimpinan rapat, H Sa’ga yang merupakan Wakil Ketua DPRD Berau didampingi 16 Anggota menyampaikan, jika permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan jika semua pihak membuka komunikasi dengan baik antara satu sama lain tanpa mengedepankan ego kedua belah pihak .
”Kita akui, ke empat tuntutan dari Elemen masyarakat Berau bersatu sangat mendasar setelah mendengarkan kedua belah pihak. Yang pastinya, kita dari DPRD akan kembali menjadwalkan ulang RDP ini. Mengingat masih, ada beberapa poin yang belum mendapat penjelasan dari pihak UPBU Kalimarau seperti data pendukung terkait siapa saja mitra dari UPBU Kalimarau,”terang Sa’ga dalam memimpin RDP.
Disisi lain, Samsul Bahri selaku kordinator lapangan menyampaikan, empat poin yang menjadi tuntutan yaitu transparansi pengelolaan bandar udara kalimarau, transparansi rekruitmen tenaga kerja terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau, transparansi atas legalitas terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau dan menolak bandar udara kalimarau dijual kepada pihak asing.
“Kami menganggap, jika pihak UPBU Kalimarau saat ini belum siap untuk bisa menjawab empat poin yang kami ajukan, mengingat, data pendukung terkait penerimaan tenaga kerja, siapa saja Mitra kerja. Belum bisa dipublis disini, padahal data tersebut yang menjadi pokok permasalahan saat ini. Dan kami berterimakasih sekali kepada DPRD Berau yang akan menjadwalkan ulang RDP ini,”terangnya.
Sedangkan penjelaskan dari Kepala UPBU Kelas II Kalimarau, Bambang Hartato menjelaskan, selama ini pihaknya terus menjalin komunikasi baiknya dengan semua pihak. Dan apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman elemen Masyarakat Berau bersatu saat ini, dari empat poin yang ada diakuinya semua dilakukan sesuai SOP yang berlaku dibandara. Baik itu dalam system rekruitmen tenaga kerja, semua Mitra Kerja juga telah melakukan komunikasi dengan baiknya.
“Jika tidak percaya, hampir 80 persen tenaga kerja di UPBU Kalimarau merupakan tenaga kerja local. Begitu juga terhadap mitra kerja yang ada saat ini, 100 persen merupakan milik orang local dan tidak ada mitra kerja dari luar Berau. Dan kami juga siap melampirkan data tenaga kerja dan mitra kerja dipertemuan selanjutnya. Bukanya kami saat ini tidak siap, hanya saja saya bersama teman-teman dari UPBU Kalimaru belum merilis data tersebut. Dan kami pastikan pertemuan selanjutnya akan kami rilis baik buat DPRD maupun elemen Masyarakat Berau Bersatu,”pungkasnya.MAR
Comments are closed.