BeritaKaltim.Co

Komisi III DPRD Kaltim: Perjuangkan Perusda BKS Dapat Konsesi Batubara

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO-Konsesi lahan batubara yang tidak lulus clean and clear (CnC) di Kalimantan Timur yang terancam IUP (Izin Usaha Pertambangan) dicabut perlu diperjuangkan diserahkan atau diambilalih Perusda BKS (Bara Kaltim Sejahtera), sehingga dari usaha tersebut nanti bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

“Untuk mencapai yang kami inginkan itu, sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim membuka informasi ke DPRD Kaltim dan Perusda BKS, terutama informasi lahan batubara yang IUP-nya akan dicabut,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H Agus Suwandy dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas ESDM Kaltim, Perusda BKS, dan unsur dari Setwilprov Kaltim, kemarin.

Hadir dalam RDP itu Dirut Perusda BKS, Idaman Ginting dan anggota direksi lainnya, Wahyudi Manap, Kepala Dinas ESDM Kaltim, H Amrullah yang diwakili stafnya, Istiadi, staf Biro Perekonomian Setwilprov Kaltim, Suriansyah, serta Wakil Ketua Komisi III, H Saefuddin Zuhri, anggota Komisi III, Dahri Yasin, Wibowo Handoko, Veridiana Huraq Wang.

Menurut Agus, Komisi III dalam urusan pengelolaan tambang batubara yang sejak setahun lalu berada dibawah kewenangan pemprov, Dinas ESDM Kaltim sangat tertutup, apa saja informasi terkait pengelolaan lahan tambang ke depan,tidak mau membukanya ke Komisi III. “Kita sebetulnya kecewa, padahal dalam kewenangan yang baru itu, bila dikelola dengan baik, lahan-lahan batubara yang gagal lulus CnC bisa diperjuangkan menjadi sumber pendapatan daerah apabila dikelola perusda,” ucapnya.

Ia menyebut ironi, di provinsi yang kaya batubara, Perusda BKS tidak mempunyai konsesi batubara, padahal kalau mempunyai lahan, perusda itu bisa memperbesar volume usahanya dan memperbesar pula sumbangannya ke pendapatan asli daerah.

“Kami di komisi III berpikir, lahan-lahan batubara yang IUP-nya dicabut perlu diperjuangkan dikuasai dan dikelola perusda,” ucapanya. “Kalau sekarang Perusda BKS rata-rata bisa menyetor ke kas daerah berkisar Rp15 miliar/tahun, kalau usahanya diperbesar tentu setorannya akan besar lagi,” ungkap Agus.

Dari itu, lanjut Agus, apabila Perda Nomor 04 Tahun 2000 tentang Perusda BKS direvisi, revisinya jangan dibatasi pada pasal yang mengatur besaran gaji dewan pengawas terhadap gaji direktur utama perusda. “Lebih baik perda itu kita tinjau secara menyeluruh sehingga perusda BKS bisa lebih produktif, tumbuh dan berkembang nantinya,” ucapnya.#into

Comments are closed.