BeritaKaltim.Co

Gile, Cagub Kaltim Ini Mau Kasih Rp10 M ke Desa dan Kelurahan

SAMARINDA, beritakaltim.co- Ada empat pasangan Cagub dan Cawagub Kaltim yang siap berlaga. Tapi hanya Rusmadi Wongso yang memilih melontarkan gagasannya melalui tulisan yang dimuat di koran-koran.

Tulisan opini Rusmadi muncul di dua koran harian, yakni Tribun Kaltim dan Kaltim Post, Selasa (13/2/2018). Ditulisan dengan judul “Rp 10 Miliar Per Desa dan Kelurahan, Mengapa Tidak?” digambarkan dengan jernih masalah yang ada di desa-desa. Mantan Kepala Bappeda Kaltim itu menyebut masalah serius di daerah ini adalah konektivitas dan infrastruktur.

“Sampai saya menemukan kata kunci Desa Mandiri dan Desa Industri. Inilah jawaban berikutnya setelah masalah konektivitas dirampungkan. Kemandirian desa menjadi salah satu program unggulan kami,” kata Rusmadi dalam tulisannya.

Cagub yang berpasangan dengan Safaruddin ini kemudian dengan lugas menyatakan, salah satu langkah nyata adalah menyediakan anggaran Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar setiap desa dan kelurahan.

Bagaimana lengkapnya gagasan Rusmadi yang dicalonkan maju dalam Pilgub Kaltim oleh PDI Perjuangan dan Hanura, berikut tulisannya;

—–

Rp 10 Miliar Per Desa dan Kelurahan, Mengapa Tidak?

Oleh: Rusmadi, PhD

SAYA dan Pak Safaruddin, dalam beberapa bulan terakhir, banyak sekali mendatangi desa dan kelurahan di sepenjuru Kaltim. Di setiap perjalanan, saya mengamati, berkomunikasi, dan mencari tahu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dari yang kecil sampai yang besar.

Sepanjang perjalanan, pikiran saya terus bekerja menyusun segala kepingan informasi tadi. Berusaha menemukan fakta yang hakiki agar solusi yang didapat betul-betul tepat. Paling banyak yang saya temui adalah masalah konektivitas wilayah dan infrastruktur.

Harus diakui, pembangunan di Kaltim yang terus berjalan masih belum merata. Dalam perjalanan ke Kutai Barat beberapa pekan lalu, saya melihat kondisi jalan menuju kabupaten tersebut. Sebagian sudah bagus tetapi masih ada titik-titik yang harus diperbaiki.

Jika infrastruktur di situ sudah betul-betul bagus, saya membayangkan potensi desa-desa yang saya datangi dan saya lihat sendiri, dapat tumbuh ekonominya. Kebun karet milik masyarakat di Barong Tongkok dan sekitarnya, budi daya ikan patin di Kecamatan Kota Bangun, Penyinggahan, dan di sepanjang Sungai Mahakam, hanya beberapa contoh. Strategi pembangunan yang tepat dengan melibatkan masyarakat setempat, niscaya memberikan hasil yang hebat.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengoneksikan desa-desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten, dan kabupaten dengan ibu kota provinsi, adalah hal yang utama. Dalam visi dan misi Kaltim Bermartabat yang kami usung, program Kaltim Mulus adalah kerja nyata mewujudkan konektivitas wilayah.

Namun, itu belum cukup. Saya datang ke Anggana dan Sangasanga di Kutai Kartanegara. Daerah ini sejak dulu punya hasil perikanan yang bagus. Udang ekspornya nomor satu. Belum lagi sektor pertaniannya yang terus bergerak. Sama seperti di Kutai Barat, konektivitas kecamatan pesisir Kukar mutlak diperlukan. Omong kosong suatu daerah akan maju dan tumbuh jika tidak dilengkapi infrastruktur.

Pikiran saya terus berlari ke sana ke mari sampai menemukan kata kunci Desa Mandiri dan Desa Industri. Inilah jawaban berikutnya setelah masalah konektivitas dirampungkan. Kemandirian desa menjadi salah satu program unggulan kami. Tentu saja segera kami jalankan atas izin Allah SWT pada saat kami mendapat mandat rakyat, terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2018-2023.

Desa Mandiri dan Desa Industri adalah sebuah gerakan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan. Ketika infrastruktur semakin lengkap, potensi desa pasti bangkit dan bergairah. Di sinilah program Desa Mandiri dan Desa Industri diperlukan. Program inilah yang menggenjot dan memompa potensi desa tadi sehingga lebih cepat berkembang.

Salah satu langkah nyata adalah menyediakan anggaran Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar setiap desa dan kelurahan. Sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Dana akan dikelola desa dan kelurahan untuk mendukung kemajuan ekonomi setempat. Dipakai untuk penyediaan alat-alat pertanian, perikanan, perkebunan, yang berorientasi ke dunia industri.

Saya membayangkan ketika semua berjalan, desa dan kelurahan memiliki usaha unggulan yang menyerap lapangan kerja. Petambak di Anggana dan Sangasanga punya produk unggulan dari sektor perikanan yang berdaya saing. Pembudidaya ikan patin di sepanjang Mahakam memiliki industri turunan yang menghasilkan produk kelas nasional, bahkan internasional. Begitu pula lumbung-lumbung padi provinsi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Para petani yang mengelolanya semakin sejahtera dengan produksi yang berlimpah. Muncul industri pengemasan beras yang berstandar nasional di desa-desa tersebut.

Kaltim Mulus, Desa Mandiri, dan Desa Industri, menjadi bagian dari visi dan misi Kaltim Bermartabat. Kalimantan Timur yang Berdaya Saing, Mandiri, Aman, Sejahtera dan Berkelanjutan. Kaltim Bermartabat selaras dengan Nawacita milik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin ketiga nawacita menyatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Lewat hadirnya pusat-pusat ekonomi dan industri di desa pula, kelak lapangan kerja yang luas segera tercipta. Angka pengangguran yang tinggi di desa dapat dipangkas yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Sebagai catatan, angka kemiskinan di pedesaan masih tinggi, sekitar 11 persen. Sementara di kota, angka kemiskinan sebesar 5 persen. Itu sebabnya, dana Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar juga diberikan kepada setiap kelurahan. Di perkotaan, kelurahan adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Saya dan Pak Safaruddin juga percaya, bila Desa Mandiri dan Desa Industri di Kaltim dapat diwujudkan, sebagian besar persoalan pembangunan dapat diatasi. Saya yakin seluruh bayangan itu nyata dan sudah dekat dengan kita.

Lalu, mampukah menyediakan anggaran sebesar itu? Mari tengok data bahwa Kalimantan Timur mempunyai 103 kecamatan di sepuluh kabupaten/kota dengan 197 kelurahan dan 841 desa. APBD Kaltim sangat mampu memikul program Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar per desa dan kelurahan. Cara itu sekaligus mewujudkan APBD yang benar-benar difokuskan buat kemajuan rakyat dengan memacu keunggulan komparatif di desa dan kelurahan. Tinggal disepakati mekanisme penyaluran dana untuk desa dan kelurahan tersebut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim. Kemudian disusun dalam pembentukan Peraturan Daerah APBD Kaltim.

Kedua program di atas juga ditunjang program Kaltim Bermartabat yang lain. Mulai dari Kaltim Aman, Kaltim Cerdas, Kaltim Sehat, Kaltim Bersinar, hingga Kaltim Mulus yang sudah diulas tadi. Selanjutnya Kaltim 5.000 Wifi, Rumah Sehat, Pengendalian Banjir, Kaltim Lestari, Kaltim Swasembada, Kaltim Berkebun, Kaltim Kreatif, Fasilitas Modal, Kaltim Bekerja dan Kaltim Beribadah. Seluruh penjabaran program tersebut akan saya paparkan di tulisan berikutnya.

Saya dan Pak Safaruddin percaya, Kaltim Mulus, Desa Mandiri, dan Desa Industri yang ditunjang seluruh program Kaltim Bermartabat, dapat kita wujudkan bersama-sama. Jika masyarakat Kaltim setuju dan sepandangan, marilah kita songsong dan tentukan masa depan kita bersama-sama. Akhirulkalam, dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kaltim yang Bermartabat. (*)

 

Sumber foto: Timses Rusmadi-Safaruddin

Comments are closed.