BeritaKaltim.Co

Pembentukan BNNK Tunggu Keputusan Kemenpan-RB

 

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam membentuk membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) tinggal selangkah lagi akan terwujud. Saat ini pembentukan BNNK ini tinggal menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo, dimana sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pembentukan ini. Ia mengungkapkan, dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa penetapan ini sudah masuk ke Kemenpan-RB. “Tinggal selangkah lagi saja. Kita saat ini masih menunggu hasilnya. Kalau sesuai jadwal, paling lambat Februari ini sudah ada keputusan,” jelasnya, Senin (12/2).

Wabup mengatakan, penetapan tersebut telah melalui proses yang amat panjang. Dimana Berau sebelumnya telah mengajukan proposal pembentukan BNNK ini kepada BNN. Dan hasil proposal tersebut, Berau dinilai prioritas untuk dibentuknya BNNK. Pertimbangannya, karena kondisi geografis di Bumi Batiwakkal yang sering dimanfaatkan dalam peredaran narkoba ini. “Jadi kalau sudah ada BNNK di sini, kita berharap dapat memutus rantai peredaran narkoba. Karena di sini kan pintu gerbang untuk masuk ke wilayah-wilayah lain di Kaltim,” katanya.

Kepastian pembentukan ini juga karena poin yang diperoleh Berau merupakan tertinggi di Indonesia. Sehingga, prioritas dalam pembentukan BNNK di Berau menjadi lebih jelas lagi. Pertimbangan lainnya, Berau juga sudah menyiapkan lahan seluas 1000 meter persegi untuk pembangunan kantor BNNK serta fasilitas lainnya. “Nilai kita tertinggi yaitu 96. Dari sini sudah bisa dipastikan lah bahwa BNNK akan dibentuk. Nantinya juga akan ada kunjungan dari Kemenpan-RB dan BNN ke sini untuk melihat lagi kesiapan kita,” ujarnya.

Dengan adanya BNNK ini maka meningkatkan kewenangan dalam pemberatasan narkoba. Karena selama ini, kewenangan BNK yang hanya lebih fokus pada pencegahan saja. “Programnya hanya pada pencegahan, seperti sosialisasi di sekolah, lain halnya dengan BNNK ini nantinya akan jadi instansi vertikal (setingkat kantor) dan boleh melakukan penindakan termasuk tes narkoba,” ujarnya.

Selain itu, BNNK ini tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan anggaran dari pusat. “Untungnya kalau BNNK selain soal kewenangan, juga dapat anggaran dari pusat sehingga kita bisa hemat APBD,” pungkasnya. MAR

 

Comments are closed.