BeritaKaltim.Co

Abun Dua Kali Tranfers ke Rekening Rita Widyasari

JAKARTA, beritakaltim.co- Jaksa KPK Fitroh Roh Cahyanto mendakwa Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari menerima uang suap Rp6 miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit.

Ia juga menerima uang gratifikasi Rp469.465.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar.

“Bupati Kukar periode tahun 2010-2015 Rita menerima hadiah, yaitu menerima uang Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun terkait pemberian izin lokasi kelapa sawit,” ujar Jaksa KPK Fitroh Roh Cahyanto saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Rita mengenal Abun yang merupakan teman ayah Rita, Syaukani HM. Abun sejak 2009 sebagai Dirut PT Sawit Golden Prima yang telah mengajukan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kukar.

Namun, ada tumpang tindih atas permohonan izin lokasi. Penyebabnya karena sudah pernah diterbitkan pertimbangan teknis pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kukar atas nama PT Gunung Surya dan PT Mangulai Prima Energi untuk perkebunan kelapa sawit.

Sebagian lokasi yang diajukan juga telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT Kartika Kapuas Sari sehingga sampai Mei 2010 izin lokasi tidak terbit.

Untuk memperlancar pengurusan izin lokasi itu, Abun memerintahkan stafnya, Hanny Kristianto, untuk mendekati Rita. Hanny pun meminta agar Rita segera menandatangani izin lokasi PT Sawit Golden Prima.

Atas permintaan tersebut, terdakwa menghubungi Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Kabupaten Kukar Ismed Ade Baramuli dan menanyakan perkembangan izin dan dijawab masih dalam proses. “Terdakwa lalu memerintahkan Ismed segera menyiapkan draf surat keputusan izin lokasi tersebut,” imbuh Jaksa Fitroh.

Selanjutnya surat keputusan izin lokasi seluas 16 ribu hektare itu disiapkan berikut stempel bupati Kukar. Surat dibawa Abun, Ismed, dan Timotheus Mangintang ke rumah Rita. Rita lalu menandatangani surat izin tersebut, padahal belum ada paraf dari pejabat terkait.

Surat itu juga bertentangan dengan aturan yang menyatakan maksimal luas lahan perkebunan satu perusahaan ialah 15 ribu hektare.

“Sebagai kompensasi atas izin lokasi yang telah diterbitkan, terdakwa menerima uang dari Hery Susanto Gun alias Abun sebesar Rp6 miliar melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa pada 22 Juli 2010 sebesar Rp1 miliar dan pada 5 Agustus 2010 sebesar Rp5 miliar,” imbuh jaksa.

Rita pun didakwa Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Atas dakwaan itu, Rita dan Khairudin tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Rabu (28/2). #mi

Comments are closed.