TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.CO- Sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau melaksanakan pemilihan Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) terbaik 2018.
Penilaian ini dimulai sejak tanggal 12 Maret hingga 22 Maret. Lima BPK terbaik akan mewakili Berau pada rapat kerja teknis (Rakernis) BPK se-Indonesia di Jakarta, April mendatang.
Penilaian dimulai di Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah dan Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung pada tanggal 12 Maret. Kemudian, pada tanggal 13 Maret dilanjutkan ke Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur dan Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan. Setelah itu, 19 Maret berlanjut ke Kampung Sido Bangen Kecamatan Kelay dan Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur.
Pada tanggal 21 Maret penilaian dilakukan pada Kampung Biduk-biduk Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih dan Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan. Terakhir pada 22 Maret penilaian terhadap Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan dan Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) Ir H Ilyas Natsir MM, menjelaskan bahwa BPK yang akan dinilai sebelumnya telah diajukan oleh pemerintah kecamatan. Kemudian pihaknya menjadwalkan penilaian kepada setiap BPK yang telah diajukan tersebut. Dalam penilaian ini ada 30 instrumen pertanyaan sesuai dengan edaran dari Kemendagri. “Instrumen ini berpedoman pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD,” jelasnya.
Ilyas mengatakan, penilaian yang dilakukan ini merupakan tugas dan fungsi BPK dalam membantu pemerintah kampung menjalankan program pembangunan yang ada. Seperti penyusunan musyawarah kampung, penyusunan peraturan kampung, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung serta pengawasan terhadap program pemerintahan kampung yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
Ia mengatakan, melalui penilaian ini bisa memacu kinerja BPK agar lebih maksimal kedepannya. Mengingat BPK ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam program pembangunan di setiap kampung. Sehingga peran BPK dalam membantu pemerintah kampung menjalankan program pembangunan sangat besar.
“BPK ini kan DPRD di kampung. Tentu peran dan fungsinya harus dijaga, untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di seluruh kampong yang ada di Kabupaten Berau,” pungkasnya..mar
Comments are closed.