Banyak Negara Mencabut Pasal Pencemaran Nama Baik, DPR Kok Malah Berlindung

oleh

BALIKPAPAN, beritakaltim.co-  Direktur Eksekutif LPDS (Lembaga Pers Dr Soetomo) Hendrayana SH MH, prihatin dengan Undang-undang MD3 yang telah berlaku Rabu (14/3/2018), terutama terhadap pasal  antikritik lembaga DPR.

Pasal antikritik terhadap DPR menjadi ancaman bagi masyatakan karena akan terancam pasal penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Padahal kita tahu bahwa pasal pasal itu subjekyif. Mengandung banyak interpretasi,” ujar Hendrayana pada acara pelatihan Wartawan yang diselenggarakan PHM (Pertamina Hulu Mahakam), Kamis (15/3/2018).

Pasal penghinaan dan pencematan nama baik sudah banyak rontok di beberapa negara. Ada yang dialihkan dari pidana menjadi perdata seperti yang terjadi di Afrika Tengah, Toho, Kroasia, Ghana dan Uganda.

Sedangkan negara yang telah mencabut pasal itu Timor Lorosae, Belanda, Honduras, Argentina, Paraguay, Kostarika dan Peru.

“Tapi pasal ini masih ada di Indonesia. Dan sekarang justru DPR akan menggunakannya untuk melindungi dirinya terhadap kritik masyarakat. Ini ironis kan,” kata dia. #le