Kapal Pengeruk Pasir Harus Taati Aturan

oleh

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO- Didampingi Kepala Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP), Iramsyah. Bupati Berau, H Muharram S Pd MM memberikan pengarahan kepada pemilik dan pengelola kapan pengerukan pasir yang beroperasi di Sungai Kelay, di ruang rapat Sangalaki Setkab Berau, Kamis (22/3) kemarin. Satpol PP mengamankan kapal pengeruk pasir yang beroperasi di sungai Kelay sekitar Jl Yos Sudarso hingga Jl Milono Tanjung Redeb yang aktivitasnya rawan bagi pemukiman sekitar.

Bupati  Muharram, mengungkapkan adanya laporan masyarakat dari aktivitas kapal pengeruk pasir yang beroperasi di sekitar rumah penduduk di bantaran Sungai Kelay. Warga mengeluh rumahnya bergoyang saat ada aktivitas pengerukan pasir. Agar masyarakat tidak terganggu, Bupati Muharram meminta kepada pemilik maupun nahkoda dan anak buah kapal dari aktivitas galian C ini harus mentaati aturan. Dengan tidak melakukan aktivitas disekitar rumah penduduk. Termasuk memiliki ijin yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada. “Saya mendapat laporan dari masyarakat kalo rumahnya bergoyang dengan adanya pengerukan pasir di sungai ini,” jelasnya.

Pemkab Berau ditegaskan Muharram, tidak melarang adanya aktivitas pengerukan pasir selama sesuai dengan ketentuan yang ada. Rambu rambu yang ada harus ditaati. Pemerintah tidak ingin ada keresahan dari masyarakat dengan aktivitas ini begitu juga dengan para pengusaha yang diharapkan tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik. Terlebih kebutuhan akan pasir sebagai bahan bangunan juga sangat penting.

Aktivitas pengerukan pasir di sungai Kelay dikatakan Muharram sebenarnya cukup membantu, karena dengan aktivitas ini juga turut mengurangi pendangkalan sungai. Namun pengendalian lingkungan sekitar menurutnya tetap harus menjadi perhatian. Sehingga aktivitas berjalan baik dan masyarakat tidak terganggu. “Jangan sampai aktivitas yang ada tidak memiliki ijin dan mengganggu orang lain,” tegasnya.

Dalam perijinana, dijelaskan Muharram sesuai dengan ketentuan yang ada perijinan untuk galian C berada di Provinsi Kaltim. Namun saat ini Pemkab Berau bersama DPRD Berau memperjuangkan ke provinsi agar kewenangan dalam memberikan perijinan penambangan galian C ini dapat dikembalikan ke pemerintah kabupaten. Hal ini untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan perijinan maupun dalam pengawasan. Sehingga pengusaha galian C mendapat kemudahan dan aktivitasnya juga tidak mengganggu masyarakat lain.

Setelah memberikan pengarahan, Bupati Muharram meminta pemilik kapal pengeruk pasir untuk membuat surat pernyataan kepada Pemkab Berau melalui Satpol PP, untuk tidak melakukan pengerukan di daerah yang dapat menganggu pemukiman penduduk. Begitu juga dengan kelengkapan perijinan yang diharapkan dapat disampaikan untuk diproses. (adv/mar)