ANGGANA, beritakaltim.co- Percaya atau tidak, inilah ironi desa-desa yang tanahnya bertetangga dengan kawasan eksplorasi minyak dan gas yang menjadi sumber keuangan negara. Dua desa itu bernama Muara Pantuan dan Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Penduduk dua desa itu tak terlalu banyak. Hanya sekitar 12 ribu jiwa. Umumnya mereka berprofesi sebagai nelayan dan petambak.
Saat menemui warga di 2 desa itu, pandangan pertama yang dirasakan Paslon Gubernur Kaltim Rusmadi Wongso adalah prihatin dengan kehidupan masyarakat di sana, yang boleh dibilang menempati pemukiman katagori tidak layak.
Sangat berbeda dengan kehidupan di desa-desa lain sekitarnya yang telah memiliki fasilitas dari pemerintah. Warga dua desa itu sulit mendapatkan air bersih. Mereka bergantung dari air hujan baik untuk kebutuhan mandi, cuci dan masak. Ada air bersih didrop dari Samarinda, tapi harganya mahal karena diangkut menggunakan kapal.
Kondisi listrik?
Warga Muara Pantuan dan Sepatin hanya bisa menikmati listrik malam hari. Hanya untuk penerangan agar tidak gelap gulita. Itupun disuplai dari genset yang sangat terbatas kapasitas dayanya.
Belum lagi anak-anak sekolah yang harus berjuang pergi ke sekolah menggunakan perahu ces (bermotor), warga yang sakit dan harus diantar ke rumah sakit menggunakan speedboat.
Padahal, dekat dengan desa mereka, ada sebuah rig yang sedang bekerja menyedot minyak dan gas. Dari rig migas itu dihasilkan devisa negara yang mencatatkn Kalimantan Timur sebagai provinsi yang memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tinggi.
Ya, dua desa itu bertetangga areal eksplorasi migas Total Indonesie E&P yang sekarang telah diakuisisi pemerintah dan dikelola menjadi Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Total EP Indonesie beroperasi di situ dalam 50 tahun terakhir dan telah 2 kali perpanjangan kontrak yaitu periode 1967-1997 serta 1997-2017.
Catatan dari beberapa sumber menyebutkan berdasarkan persetujuan Program Kerja dan Anggaran (WP&B) 2018 dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) menargetkan produksi Blok Mahakam yang dikelola Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 42,01 ribu barel minyak per hari (bph) dan 916 juta kaki kubik gas bumi per hari (mmscfd).
Begitulah kondisinya. Calon Gubenur Kaltim Rusmadi melihat harus ada jalan keluar untuk membantu warga di dua desa tersebut, Apalagi sebagian lahan, menurut informasi, diklaim berada dalam kawasan konsesi pertambangan migas perusahaan itu.
Salah satu jalan keluarnya, menurut Rusmadi, harus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Hal itu dimungkinkan dengan mendorong terbentuknya kabupaten baru atau daerah otonomi baru (DOB). Pembentukan DOB sudah lama diperjuangkan warga di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi selalu kandas dengan berbagai rintangan.
“Ya, inilah salah satu penyebab desa ini tertinggal dibandingkan dengan desa yang lain. Karena akses hubungan pelayanan dengan kabupaten induk Kutai Kartanegara di Kota Tenggarong jangkauannya terlalu jauh,” ungkap Rusmadi.
Karena itu, calon gubernur Rusmadi dihadapan ratusan warga, bertempat di aula Desa Sepatin, Rabu (28/3/18) sore, menyatakan komitmennya, bersedia berjuang dengan masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) bernama Kutai Pesisir.
Menurut Rusmadi, dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Pesisir tentunya akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat.
“Insyallah bila diberikan kesempatan, saya bersama pak Safaruddin akan segera mendorong terbentuknya Kabupaten Kutai Pesisir,” ujar Rusmadi diakhir peyampaian visi misinya.#4TimMedia
Comments are closed.