BeritaKaltim.Co

Transaksi Non Tunai Minimalisir Tindak Pidana Korupsi

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO- Pemkab Berau mulai memberlakukan transaksi non tunai secara bertahap sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transaksi pengelolaan keuangan daerah. Dengan berlakunya transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.

Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam surat edaran tersebut Mendagri menginstruksikan agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai. Namun dalam penerapannya, Pemkab Berau masih melakukan secara bertahap.

Penerapan transaksi non tunai ini sendiri sudah dilakukan dalam pembayaran pajak daerah. Seperti yang telah diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang telah memanfaatkan aplikasi secara online bekerja sama dengan perbankan dalam pembayaran pajak daerah.

Menurut Ketua DPRD Berau, Hj Sarifatul Sya’diah S Pd M Si banyak manfaat yang didapat melalui transaksi non-tunai. Selain lebih praktis, tentunya transaksi ini dapat menjadi upaya meminimalisir, bahkan mencegah tindakan korupsi.

Sarifatul juga menambahkan, transaksi non-tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap antara pengirim dan penerima. Sehingga peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit.

“Ini tuntutan zaman, tercatat sampai kapan pun, maka ini cara transparansi menggunakan uang negara, sekaligus pengontrol penggunaan anggaran, supaya tidak ada perilaku koruptif,” ujarnya

Pencatatan transaksi secara non-tunai, lanjut Sarifatul, semakin memudahkan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK , dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka.

Oleh sebab itu pihaknya sangat mendukung komitmen penggunaan transaksi non-tunai yangn diterapkan Pemkab Berau tersebut. Termasuk akan mensyaratkan setiap pihak ketiga yang bekerja sama dalam suatu proyek atau kegiatan apa pun, supaya bertransaksi juga dalam sistem non-tunai. “Jadi, nanti saat menyerahkan bukti pembayaran menggunakan non tunai semua, bukan kuitansi yang ditandatangani, sehingga kita tahu benda yang dibelinya benar-benar ada sesuai harga,” Punkasnya.(adv/mar)

Comments are closed.