BeritaKaltim.Co

Pembangunan Panti Jompo, Rumah Singgah dan Anak Jalanan, Mangkrak.

 

BONTANG, Beritakaltim. Co – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, melakukan SIDAK (Inspeksi Mendadak) ke Rumah Terpadu yang akan di jadikan Panti Jompo, Rumah Singgah dan Rumah untuk anak jalanan, di jalan Bete – Bete 2, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin, (09/04/2018).

Sidak sendiri di hadiri Ketua Komisi III DPRD Bontang, H. Rustam, HS dan Para Anggotanya yaitu, Suhud Harianto, Sulhan, Rusli. Ali. NT serta perwakilan dari PERKIM (Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat) dan Perwakilan dari DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset), Ketua RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, H. Rustam, HS, mengatakan, sebangai bentuk pengawasan dari DPRD, komisi III mengelar sidak kelokasi pembangunan Rumah Terpadu tersebut.

“Sangat di sayangkan, pembangunan Rumah Terpadu ini mangkrak pembangunannya,”ujar Rustam.

Kata dia, dengan mangkraknya pembangunan gedung tersebut, banyak laporan dari masyarakat sekitar bahwa sering di gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Gedung ini sering di gunakan ade-ade kita untuk melakukan hal – hal seperti ngelem, ngoteng bisa saja sampe kepada melakukan seks bebas,”paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan dinas terkait dan menanyakan kendalanya dimana, apa penyebab tidak singkronnya sehingga pembangunan tidak selesai.

“Kita berharap pengerjaan panti jompo ini bisa segera di selesaikan, karena kita tahu bahwa keinginan dari pemilik tanah yang mewakafkan pastinya agar tanahnya bisa bermanfaat sehingga jadi amal jariyah buatnya,”ungkapnya.

di tempat yang sama Suhud Hariato, Anggota Komisi III DPRD, berpendapat, mangkraknya pembangunan Rumah Terpadu tersebut merupakan kesalahan dari kontraktor.

“Tolonglah, kalau memang sudah melihat bangunan yang seperti ini, segera ajukan lagi keprovinsi, meminta bantuan untuk melanjutkan kembali bangunan ini,”ujar Suhud.

“Kalau Provinsi tidak mau membantu lagi, kita gunakan dana APBD agar tidak lama terbengkalai seperti pada saat ini,”tambahnya.

Maksi Dwi Yanto Perwakilan Dari Dinas Perkim mengatakan, Rumah Terpadu tersebut dibangun sejak tahun 2015 dan menggunakan dana dari Bankeu (Bantuan Keuangan) Provinsi Kaltim sebesar Rp. 4,5 Miliar.

“Waktu pengerjaannya sudah selesai hanya saja pengerjaan bangunannya tidak selesai dan dana yang sudah terserap hanya sekitar Rp. 2,2 miliar,”Tutupnya.#ADV #HR.

Comments are closed.