BeritaKaltim.Co

Muharram Terima Kunjungan Kemenko Polhukam

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO- Bupati Berau Muharram menerima kunjungan tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Pertahanan (Kemenko Polhukam), Selasa (24/4) di rumah dinas jabatan bupati. Kunjungan rutin ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Agus Tantomo serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).
Dalam kunjungan ini, tim ingin melihat langsung pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang ada di Bumi Batiwakkal oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Seperti yang diketahui bahwa Berau menjadi salah satu daerah yang menjadi pintu gerbang perbatasan dengan beberapa Negara luar. Sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian khusus baik dalam pengawasan maupun pertahanan.
Rombongan Tim Kemenko Polhukam dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Yasid Sulistya didampingi Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan, Kolonel Infanteri Sugeng.
Usai kunjungan Bupati Muharram menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik kunjungan yang dilakukan ini. Dengan kunjungan ini menunjukan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam penanganan pulau-pulau terluar yang ada di daerah. Apalagi pengawasan dan pengelolaan pulau terluar ini harus dilakukan semaksimal mungkin karena menjadi beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Muharram menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya dalam pengelolaan pulau-pulau terluar ini. Dengan bekerja sama pihak-pihak terkait, diharapkan pengelolaan pulau terluar bisa maksimal dilakukan. “Tadi kita sudah jelaskan kondisi beberapa pulau yang di sini. Meskipun demikian, tim berencana berangkat ke Maratua untuk melihat langsung mengenai kondisi di sana,” jelasnya.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Yasid Sulistya menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan peninjauan rutin yang dilakukan pihaknya. Dimana saat ini ada 111 pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Tentu Kemenko Polhukam harus melakukan pengawasan rutin terkait pengelolaannya. “Pak Menko sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, jadi wajib harus melakukan pemantauan terkait perkembangan pulau-pulau terluar ini. Dari data yang kita miliki, 42 pulau memiliki penghuni, sisanya tidak. Jadi kita di sini dalam rangka pengecekan itu,” jelasnya.
Disampaikan Jenderal bintang satu ini, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan pengecekan ke beberapa daerah lainnya, seperti Mentawai dan Pulau Nipah. Pemerintah tentu memberikan perhatian terhadap pulau-pulau terluar ini agar pengelolaannya bisa berjalan maksimal. “Pulau terluar ini masuk dalam proyek kawasan strategi nasional di bidang ketahanan. Jadi semuanya harus ada aturannya, seperti pariwisata, ruang terbuka hijau dan pertahanan serta keamanan,” pungkasnya. Adv/mar

Comments are closed.