BeritaKaltim.Co

Kapal Nelayan dari Luar Berau Meresahkan Pemkab Gelar Pertemuan dengan TNI AL

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO- Pemkab Berau menggelar pertemuan secara khusus dengan TNI Angkatan Laut, Polairud, Polres Berau, Dinas Perikanan dan LSM Profauna terkait aktivitas sejumlah kapal nelayan dari Sumenep Madura yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Pasalnya, keberadaan mereka dinilai meresahkan para nelayan di Pulau Balikukup, Kecamatan Baru Putih.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, Kamis (3/5), Kepala Dinas Perikanan Fuadi mengatakan, sejumlah kelompok nelayan melaporkan keresahan ini lantaran para nelayan dari luar daerah ini melakukan penangkapan ikan dan teripang secara berlebihan.
Namun di sisi lain, ada kesepakatan antara sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) dengan Pemprov Kaltim, yang mengizinkan nelayan dari 5 provinsi melakukan penangkapan ikan di perairan Kaltim, termasuk nelayan dari Sumenep untuk beroperasi di Berau.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Dinas Perikanan Berau, dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim, hanya ada 7 kapal yang mendapat rekomendasi. Sementara menurut laporan nelayan, ada 13 kapal asal Sumenep, Madura yang beroperasi di Berau.
“Artinya, ada kapal lain yang tidak mengantongi surat keterangan nelayan andon, tetapi beroperasi di Berau,” ungkapnya.
Fuadi menambahkan, meski telah ada perjanjian kerjasama, namun perjanjian itu bisa ditinjau kembali jika menimbulkan konflik seperti yang terjadi di perairan Berau. Konflik seperti ini kata Fuadi juga pernah terjadi di Kota Balikpapan, dan diatasi dengan cara merivisi perjanjian kerjasama, berupa pembatasan alat tangkap. Solusi yang sama menurutnya juga bisa diterapkan untuk mengatasi konflik antara nelayan Balikukup dengan nelayan dari luar daerah,
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi, untuk melihat apa keuntungan dan kerugian yang didapat dari perjanjian kerjasama ini.
“Selama ini, nelayan dari luar daerah beroperasi di Berau, tapi tidak ada nelayan Berau yang beroperasi di luar daerah. Saya mau lihat dulu, apakah kerjasama ini saling menguntungkan atau hanya menguntung mereka (nelayan luar daerah) saja,” tegasnya.
Menurut Agus Tantomo, jika nelayan lokal mendapat keuntungan, seperti alih teknologi, pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan produktivitas nelayan, dan juga membuka pasar bagi nelayan lokal untuk menjual hasil tangkapannya, maka perjanjian kerjasama ini bisa saja dilanjutkan. “Kalau tidak menguntungkan sama sekali, kami akan mengajukan ke Pemprov Kaltim supaya melakukan revisi,” Ungkapnya. Adv/mar

Comments are closed.