BeritaKaltim.Co

KPU Kaltim Sosialiasi Pilgub di Lapas, Pertanyaan Warga Binaan Menohok

SAMARINDA, beritakaltim.co- Dalam rangka persiapan menyambut pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tanggal 27 Juni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim kembali menggelar berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pemilih.

Sosialisasi kali ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Bayur, kelas III, Sempaja Utara, Kota Samarinda, Kamis (31/5/18) pagi.

“Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat warga binaan penghuni lapas Narkotika Samarinda yang jumlahnya mencapai 1533 orang dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilgub Kaltim yang tidak lama lagi,” ujar Mohammad Taufik, Ketua KPU Kaltim.

Dihadapan warga binaan, Taufik memperkenalkan keempat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang bakal berlaga pada 27 Juni mendatang.

“Semua paslon adalah orang cerdas dan berkualitas, Silakan gunakan hak suaranya dan tentukan pilihan anda berdasarkan hati nurani masing-masing,” sebut Taufik.

Selain menyoliasasikan untuk menggunakan hak suaranya pada Pilgub Kaltim, KPU Kaltim juga memberikan materi tahapan pelaksanaan Pilgub dan simulasi tata cara pencoblosan.

Kendati demikian, dari 1533 warga binaan penghuni lapas Narkotika Bayur, tidak semuanya dapat menggunakan hak suaranya lantaran tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini diakui Taufik dan dibenarkan oleh Teguh, Kepala Lapas Narkotika Samarinda kepada wartawan usai acara.

Menurut Taufik, khusus lapas Narkotika Samarinda, ketika dilakukan pencoblosan nanti ada 2 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang disediakan,yakni TPS 38 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 800 pemilih dan TPS 40 sebanyak 607 pemilih.

Total keseluruhan DPT di lapas Narkotika bayur yang mempunyai hak suara adalah 1.407 pemilih.

“Saya berharap mudah-mudahan semuanya bisa menggunakan hak suaranya dengan baik tanpa golput,” tandas Taufik.

Kegiatan acara sosialisasi ini diisi dengan tanya jawab dengan warga binaan terkait Pilgub Kaltim dan tauziah agama yang dibawakan oleh ustad Raden.

Di sela tauziah ustad Raden yang diselingi dengan guyonan mengundang tawa, seorang warga binaan bertanya soal hukum tidak menggunakan hak suaranya alias golput pada Pilgub Kaltim.

Sedangkan warga binaan lainnya juga bertanya, Apakah kita ikut berdosa apabila memilih pemimpin yang terindikasi korupsi?

Dua pertanyaan warga binaan ini dijawab ustad Raden dengan baik.

Menurut ustad Raden, seseorang yang mempunyai hak pilih tapi tidak menggunakan hak suaranya alias golput, maka itu hukumnya haram.

“Sementara seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya memilih pemimpin terindikasi korupsi, maka dia tidak ikut berdosa,” jelas ustad Raden yang disambut tepuk tangan oleh seluruh warga binaan.

Acara ditutup dengan melakukan simulasi tata cara pencoblosan di TPS.# ib/ Adv KPU

Comments are closed.