BeritaKaltim.Co

Dugaan Korupsi Pupuk, Puluhan Anggota Kelompok Jadi Saksi

SAMARINDA, beritakaltim.co- Kejaksaan Negeri Samarinda yang bermarkas di Jalan M.Yamin Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (4/6/18) pagi, mendadak ramai kedatangan sejumlah Kelompok Tani. Kedatangan para Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) ini bukanlah untuk melakukan aksi unjuk rasa, tapi mereka memenuhi panggilan Penyidik Satgassus Kejaksaan Agung RI terkait penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan Pupuk Organik oleh Kementrian Pertanian Pusat tahun 2015.

Selain Kelompok Tani, ada juga beberapa orang Dinas Pertanian Pemkot Samarinda yang datang memenuhi panggilan Penyidik.

Mereka semua diperiksa dan dimintai keterangan di ruang Aula lantai 2 Kantor Kejari oleh tiga orang penyidik Satgassus Kejagung RI sebagai saksi atas proyek penyaluran pupuk organik di Wilayah Kalimantan Timur, yang kini sudah menetapkan dua orang tersangka, Sentot Lamidi dan Arsil Aminullah dari Kementrian Pertanian pusat.

Adanya pemeriksaan saksi sebanyak 40-an orang itu dibenarkan Johansen Silitonga, Kasipidsus Kejari Samarinda saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya.

“Iya benar ada pemeriksaan dari penyidik Kejagung RI terkait proyek pengadaan pupuk oleh Kementrian Pertanian,” kata Johansen.

Menurut Johansen yang baru hitungan bulan menjabat Kasipidsus menggantikan Darwis Burhansyah, mengatakan bahwa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan saksi kepada Kelompok Tani dan Dinas Pertanian Kota Samarinda, ada surat yang disampaikan ke Kantor Kejari Samarinda.

Penyidik Kejagung meminta fasilitas untuk melakukan pemeriksaan saksi. “Ya, intinya mereka pinjam tempat saja,” terang Johansen.

Dalam surat perintah Direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, nomor print-76/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2018 jo Sp No print-17/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan Sp No-print-18/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh penyidik Warih Sudono Jaksa Utama Madya Kejagung RI, diketahui kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan pupuk organik ini diproyekkan ditiga wilayah indonesia, yakni Sumatra Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Sejauh ini belum diperoleh keterangan resmi dari penyidik, soal kerugian Negara dari proyek tersebut dan apakah kemungkinan ada tersangka lain dari daerah khususnya Samarinda yang melibatkan orang Dinas Pertanian.

Sementara itu, beberapa orang dari Kelompok Tani usai menjalani pemeriksaan ketika ditanya wartawan membenarkan dirinya diperiksa terkait penerimaan bantuan pupuk.

“Kita hanya dimintai keterangan soal penerimaan bantuan pupuk itu, Memang kami ada menerima tapi tidak sesuai. Seharusnya pupuk organik namun yang dikasi adalah pupuk kandang,” beber Sugio Kelompok tani bersatu asal Muang dalam lempake.

Sugio dan beberapa rekannya mengaku menerima bantuan pupuk sebanyak 40 karung atau sekitar 4 ton untuk digunakan sebagai pupuk tanaman lombok dan sayuran,” ujarnya lebih lanjut.#ib

Comments are closed.