BeritaKaltim.Co

Awang Ferdian Menunda Lagi Bayar Utang, Janji 2 Juli

SAMARINDA, beritakaltim.co- Awang Ferdian Hidayat tak bisa mengelak dari kewajiban membayar hutang kepada Lanny V Taruli, Direktur PT Optima Kharya Capital Securities. Pertemuan pengacara kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Samarinda hanya upaya menunda-nunda kewajiban pengembalian uang.

“Ya, kita sebenarnya sudah habis kesabaran. Tetapi karena ada upaya mediasi dilakukan oleh hakim pengadilan, saya menghormatinya. Walaupun saya tahu itu hanya upaya menunda-nunda kewajiban membayar saja,” kata Hermanto Barus, pengacara dari PT Optima Kharya Capital Securities kepada Wartawan, Kamis (6/6/2018).

Dua kali melakukan mediasi, tidak ada bantahan soal adanya utang piutang Awang Ferdian Hidayat kepada perusahaan sekuritas yang berkantor di Jakarta. Utang awalnya adalah sekitar Rp9,5 miliar pada tahun 2007, namun sekarang membengkak mencapai Rp22 miliar karena terbebani bunga yang disepakati.

“Waktu rapat mediasi dipimpin hakim Edi Toto Purba SH di ruangannya, pengadilan negeri Samarinda, disepakati proses pembahasan utang itu pada 2 Juli 2018,” kata Hermanto.

Kesepakatan itu karena menimbang bahwa pihak Awang Ferdian Hidayat masih menghadapi Kaltim pada 27 Juni 2018 dan juga Idul Fitri. Seperti diketahui Awang Ferdian adalah calon wakil gubernur Kaltim yang berpasangan dengan Cagub Syaharie Jaang.

Sementara hakim Edi Toto Purba mengakui adanya upaya mediasi kedua belah pihak dalam kasus perdata utang piutang itu. Dia member waktu selama 40 hari untuk keduanya bisa menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan.

Dalam proses mediasi kedua belah pihak diharapkan sudah punya kesepakatan tentang jumlah hutang maupun cara dan tahapan pembayarannya. Dengan demikian masalahnya bisa selesai.

“Kami hanya memfasilitasi supaya kedua belah pihak punya solusi,” ucap Hakim Edi Toto Purba kepada Wartawan di PN Samarinda, Rabu (6/6/2018).

Kasus ini menarik perhatian, karena gugatan yang diajukan pihak PT Optima Kharya Capital Securities diajukan saat adanya kontestasi Pilgub Kaltim dan Awang Ferdian Hidayat sebagai salah satu pesertanya. Pendaftaran kasus ini ke Pengadilan Negeri Samarinda diduga mempengaruhi kredibilitas Awang Ferdian.

Pengacara perusahaan Hermanto Barus mengaku tidak mengerti masalah politik. Kasus itu diajukan ke dipengadilan karena upaya menagih sudah dilakukan berulangkali, namun mengalami kebuntuan alias tidak pernah serius mau dibayar.

“Ini hutang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Tidak ada itikad baik dari dia untuk menyelesaikannya,” ujar Hermanto.

Upaya menagih pembayaran itu pernah disampaikan kliennya Hermanto langsung ke Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim yang juga orangtua Awang Ferdian. Tapi Awang Faroek mengatakan hal itu bukan urusannya, karena putranya sudah dewasa.

“Ya, saya dank klien menerima kesepakatan sampai tanggal 2 Juli. Mudah-mudahan sudah langsung dibayar, jadi perkara di pengadilan kita cabut. Tapi kalau tidak ada pembayaran, maka kami lanjutkan dengan melaporkan Awang Ferdian secara pidana,” ujar Hermanto.

Utang itu terjadi ketika Awang Ferdian Hidayat berbisnis saham melalui PT Optima Kharya Capital Securities. Terjadi transaksi pembelian saham ANTM sebanyak 150 lembar saham dari Rp 12.500 per lembar menjadi Rp 1.875.000.000, saham PTRA sebanyak 2.500.000 lembar saham dari 168 per lembar menjadi Rp 420.000.000, serta saham TMPI sebanyak 2.200.000 lembar saham dari 3.413 per lembar menjadi 7.288.600.000.

Total pembelian saham yang belum dibayar sejumlah Rp9.583.600.000. Yaitu terhitung sejak permohonan pembelian saham-saham dari 6 Maret 2007 hingga 8 Maret 2018. Karena tidak juga diselesaikan, akhirnya jumlah melonjak menjadi Rp 22.044.501.528.-.

Kata Hermanto Barus, Awang Ferdian sudah mengakui hutang itu dengan memberikan surat jawabann pada 25 September 2007. Awang Ferdian mengatakan posisinya tetap berhutang dengan PT. OKCS dan FORCE SELL dan penyelesaiannya dengan cara mengangsur atau mencicil.

Awang Ferdian juga memohon agar dibuatkan Akta/Perjanjian Pembayaran Hutang dengan cara diangsur beserta perhitungan bunga secara detail untuk jangka waktu 24 bulan yang akan dibayar setiap 2 bulan sekali.

”Namun, hingga laporan Wanprestasinya masuk ke Pengadilawn belum ada uang satu rupiah pun yang di bayar Awang Ferdian Hidayat,” papar Hermanto Barus.

Dalam kasus ini, diduga juga terjadi pembohongan publik oleh Awang Ferdian Hidayat, karena ketika mengisi LHKPN sebagai kewajiban melaporkan harta kekayaan ke PK tidak tertera adanya utang tersebut. #le

Comments are closed.