BeritaKaltim.Co

Finger Print Dikeluhkan, Belum Siap Jadi ASN Profesional

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO
Pemerintah Kabupaten Berau memberlakukan absensi sidik jari atau fingerprint seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Tetapi Program untuk mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) melalui absensi sidik jari ini, ternyata dikeluhkan oleh sejumlah pegawai. Menurut anggota DPRD Berau, oknum pegawai yang mengeluh tersebut dinilai belum siap menjadi ASN yang professional.
Anggota DPRD Berau, M Yunus SH sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk menegakkan kedisiplinan pegawai melalui program tersebut. Sebab, kebijakan pemerintah tersebut harus direspon positif oleh seluruh komponen pegawai, dan harus siap menerima kosekwensinya jika terlambat atau tidak melakukan finger print.
“Alat finger print itu kan diadakan fungsinya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, baik PNS maupun PTT. Jadi suka tidak suka mefreka harus siap meningkatkan kedisiplinan dalam hal ngantor maupun memberikan pelayanan kepada masyrakat. Kalau masih ada yang mengeluh soal finger print tersebut, berarti oknum yang bersangkutan belum siap menjadi pelayanan masyatakat yang disiplin maupun profesional,” jelasnya, Jum’at (22/6).
Menurutnya, pemerintah daerah membenahi kedisiplinan pegawai tersebut dinilai sangat tepat. Karena itu, sambung Yunus, sistem absensi sidik jari dan pemotongan gaji atau intensif ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan ASN kepada masyarakat.
“Abesensi sidik jari ini kan terkoneksi langsung ke instansi terkait, jadi kehadiran seluruh ASN bisa terkontrol. Ketika ada yang terlambat atau bolos maka ada konsekuensinya yang ditanggung oleh yang bersangkutan,” Tegasnya.
“ Kalau pun ada beberapa OPD yang belum menggunakan fingerprint diharapkan semuanya segera terpenuhi, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Sehingga kedepan, seluruh ASN akan menggunakan fingerprint,” Terangnya.
Yunus menekankan, untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja, dibutuhkan kesadaran masing-masing individu. Karena secanggih apa pun alat yang digunakan tidak akan berjalan dengan baik apabila ASN tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap statusnya sebagai abdi negara.
“Apapun bentuknya dan seberapa pun canggihnya, itu hanya sekadar alat, instrumen untuk memberikan daya dukung terhadap fungsi manajemen. Karena kehadiran di jam kerja menjadi kewajiban individu. Kewajiban individu itu jangan sampai menjadi beban manajemen. Kita harus sadar akan tanggung jawab sebagai ASN, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” Jelasnya.
Yunus juga menilai, bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut, ada sanksi yang harus ditanggung. Selain akan berdampak terhadap kelancaran kenaikan pangkat, ASN yang tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan juga akan berdampak terhadap insentif atau tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) juga sangat tepat. “Profesi itu bukan paksaan, tapi pilihan. Maka konsekuensinya harus diterima, karena kebijakan itu untuk kebaikan bersama ,” urainya. Adv/Mar

Comments are closed.