BeritaKaltim.Co

Finalisasi Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Kota Bontang

BONTANG, Beritakaltim.co–Komisi III DPRD kota Bontang, dipimpin Rustam Hs, menggelar rapat finalisasi rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan pemukiman yang diselengarakan di lantai 2 gedung DPRD, Selasa (17/07/2018).

Rapat finalisasi dihadiri sejumlah perwakilan Dinas terkait seperti Bagian Hukum Pemkot Bontang, Ningsih, Dinas Perkim, Sri Yunita, dan Petrus dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta perwakilan Dinas Perhubungan kota Bontang.

Rapat finalisasi Raperda ini, sempat alot dikarenakan ada beberapa klausul atau pasal yang menyembutkan menjatuhkan pidana kepada setiap orang dan berbadan hukum.

“Sebaiknya tidak usah dimasukkan badan hukum di dalam pasal ini karena ketentuan umum sudah mengatur hal tersebut,” kata Mikael salah satu bagian perundang-undangan DPRD Bontang.

Menurutnya, dengan dimasukkannya kata Badan Hukum di dalam pasal tersebut berpotensi ganda dengan ketentuan umum.

Sementara, perwakilan dinas Perkim, Sri Yunita, mengemukakan, dimasukkannya kata badan hukum dalam pasal, merupakan hasil konsultasi kepihak provinsi.

“Di masukkan kata badan hukum itu hasil dari konsultasi kami ke pihak provinsi,”katanya.

Ketua Komisi III Rustam, menyebutkan pada dasarnya setuju dengan tidak memasukkan kata badan hukum karena jelas setiap badan hukum pastinya ada orangnya.

“Intinya kita mencari jalan yang terbaik ini semua demi kepentingan masyarakat, apapun interpretasi kita tentu harus selaras dengan tujuan pembuatan perda” Katanya.#wn/Adv

Comments are closed.