Jadi Komisaris AP I, Begini Ngabalin Membungkam Penyinyirnya

oleh -972 views

JAKARTA, beritakaltim.co- Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Komisaris Angkasa Pura I. Suara nyinyir pun bermunculan, terutama dari para politikus dari partai di luar pemerintah. Apa jawaban Ngabalin?

“Ini baru ditakdirkan oleh Allah. Bilang sama dia semua jangan menghalangi rezekinya orang yang Tuhan telah mentakdirkan, kau bisa kena kualat dari Allah SWT. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum, kepada seseorang kau berlaku tidak adil kepada seseorang,” ujar Ngabalin kepada Wartawan, Kamis (19/7).

Salah satu politikus yang nyinyir adalah Waketum Gerindra Fadli Zon yang menuding itu adalah hadiah karena Ngabalin mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian anggota Komisi VI DPR dari fraksi Gerindra Abdul Wachid juga mempertanyakan kompetensi Ngabalin sebagai pengawas kinerja direksi AP I.

“Pandangan saya sebagai Komisi VI, ini BUMN mau dibawa ke mana, AP ini mau dibawa ke mana? Kan namanya komisaris tidak hanya pelengkap penderita, komisaris itu memberi saran pendapatnya terhadap direksi, kinerja direksi. Dia akan memberikan syarat dan pengawasan direksi, sedangkan yang ngasih saran dan pendapat posisinya tidak punya pengalaman, bisa nggak?” ujar Abdul seperti dikutip dari halaman detikcom.

Abdul sangsi Ngabalin paham soal penerbangan. Dia mengingatkan jika jabatan itu sebagai hadiah karena loyal kepada pemerintah, Ngabalin dinilai malah bakal merugikan perseroan tersebut.

“Sekarang Ngabalin itu pernah tahu nggak masalah Angkasa Pura, tahu nggak penerbangan? Dia nggak pernah belajar ke sana, dia lulusan apa, kalau dia nggak punya kompetensi itu akan hancur. Jadi jangan hanya timses tapi serahkan ke ahlinya,” pesannya.

“Dulu waktu dia jadi anggota DPR itu dia di mana. Harusnya menteri atau presiden itu dilihat dong kalau dia tidak punya kompetensi jangan ditaruh di situ. Mana mungkin dia akan ngasih saran atau pendapat kalau dia tidak tahu? Kalau Ngabalin okelah agama, ini bukan persoalan agama, kalau politik Ngabalin dia tahu,” sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Demokrat (PD) Azam Asna Natawijana juga mempertanyakan kompetensi Ngabalin. Dia mengingatkan orang yang ditunjuk sebagai komisaris haruslah yang memiliki kompetensi.

“Backgroundnya apa? Komisaris itu profesional, artinya bukan seremonial. Jadi harus mempunyai kompetensi terhadap perseroan tersebut, memahami bisnis perseroan tersebut, apakah Pak Ngabalin itu masuk kriteria itu? Saya nggak tahu backgroundnya dia,” kata Azam saat dihubungi terpisah.

Azam kemudian mengutip tugas komisaris berdasarkan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, yakni melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Azam mengingatkan jika penugasan itu tidak sesuai kompetensi maka yang rugi adalah negara.

Berbeda dengan pernyataan politikus partai Golkar yang juga partainya Ngabalin. Menurut Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, jabatan Ngabalin di AP I bisa dikarenakan latar belakang pendidikannya.

“Setahu saya latar belakang Ali Mochtar Ngabalin pendidikannya terakhir adalah doktor manajemen sumber daya manusia dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Jadi kalaupun dia ditempatkan di posisi Komisaris AP I, bisa saja karena background pendidikannya,” ujarnya.

Ngabalin ditunjuk jadi anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada detikcom, Kamis (19/7/2018). Golkar menyebut penunjukkan Ngabalin tidak semata-mata pertimbangan politik.

“Dia profesional di bidang sumber daya manusia. Jadi menurut saya penunjukan itu tidak semata-mata karena politik, tapi karena profesionalitasnya,” kata Ace.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tertanggal 19 Juli 2018.

Penyerahan salinan surat keputusan tersebut dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II Kementerian BUMN Wien Irwanto kepada pejabat Komisaris baru yang dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris Angkasa Pura I beserta pejabat Kementerian BUMN, Kamis (19/7) di Kantor Kementerian BUMN.

Atas sikap nyinyir dari Fadli Zon, Ngabalin langsung bereaksi. “Dia boleh politisi tapi harus beradab dan bermoral, karena ayah dan ibunya, negeri kampungnya itu dari Sumatera Barat itu orang baik. Jadi mulutnya itu harus mengeluarkan harkat dan martabat supaya dirinya terhormat sebagai Wakil Ketua DPR,” tutur Ngabalin.

Ngabalin pun meyakinkan dirinya mampu mengemban tugas dan amanah sebagai komisaris AP I. Dia pun meminta pihak-pihak yang sinis dengan pengangkatannya untuk membaca undang-undang.

“Denger, baca undang-undang, komisaris kerjanya apa? Kerjanya adalah mengawasi, memberikan nasihat kepada siapa, kepada presdir dan para direktur, ‘jadi ada rem ada gas’. Ini perusahaan publik, perusahaan negara tidak boleh dikapitalisasikan untuk memperkaya diri dan orang lain,” ucapnya. #detik/le