BeritaKaltim.Co

Berau Miliki Lima Hutan Desa Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO- Memiliki wilayah daratan yang luas dengan hutan yang Pemerintah Kabupaten Berau. Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat pun diwujudkan untuk menjaga kelestarian hutan ini. Bahkan di Berau telah ada lima hutan desa yang dikelola langsung oleh masyarakat.
Kelima hutan desa ini diantarnya di Biatan, Dumaring, Long Ayan, Merabu dan Punan segah. Bahkan pemerintah pun telah menjalankan program aksi inspiratif warga untuk perubahan atau yang dikenal dengan sebutan SIGAP sebagai bagian dalam pengelolaan dan pengembangan potensi kehutanan.
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diwujudkan di Kabupaten Berau menjadi bagian dalam menjaga kelsetarian hutan. Dengan dukungan dari seluruh pihak diharapkan bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaannya. Pemkab Berau juga terus memperkuat regulasi dalam upaya pengelolaan lingkungan, baik dalam bentuk peraturan daerah, maupun membentuk satgas terpadu lintas sektor untuk bersama menjaga kelestarian hutan.
Bahkan pengelolaan hutan yang dilakukan dalam menjaga kelestarian ini pun menjadi daya tarik bagi Negara luar. Wakil Bupati Agus Tantomo menyampaikan bahwa beberapa Negara luar sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Berau untuk melihat pengelolaan hutan yang dilakukan ini. Seperti kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan (Minister of Climate and Environment) Norwegia Vidar Helgesen dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia (Norwegian Ambassador to Indonesia) Stig Traavik ke Kabupaten Berau.
“Dalam kunjungan tersebut, Norwegia ingin mengetahui secara langsung pengelolaan hutan desa yang selama ini dilakukan masyarakat Merabu. Meskipun mengambil banyak menfaat dari hutan, namun masyarakat masih dapat menjaga kelestarian hutan mereka. Merabu ini yang pertama di Kaltim mendapat penetapan Hutan Desa/Adat, ini juga sudah ditetapkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai areal Hutan Desa,” ujar Agus.
Agus Tantomo menyampaikan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini juga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kawasan hutan. Dimana saat ini kewenangan pemerintah daerah telah dibatasi untuk mengelola hutan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Kita tetap memberikan perhatian tapi dengan upaya yang berbeda yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini,” pungkasnya. Adv/mar

Comments are closed.