BeritaKaltim.Co

MK Larang Pengurus Parpol Jadi Calon Anggota DPD, Nah Lo! Banyak yang Rontok di Kaltim

SAMARINDA, beritakaltim.co- Gugatan warga bernama M Hafidz dijawab oleh 9 hakim MK (Mahkamah Konstitusi) dengan memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota DPD atau yang sering disebut sebagai senator.

Terbitnya putusan MK itu setelah Hafidz menggugat Pasal 182 huruf l, yang bunyinya sebgai berikut;

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat… serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, oleh Hafidz diajukan gugatan dengan meminta MK menafsirkan kalimat ‘serta pekerjaan lain’ dalam pasal tersebut.

Dari gugatan itu hakim MK menjawab;

“Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,” putus majelis MK, Senin (23/7/2018) di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

“Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘pengurus partai politik’ dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan,” MK menegaskan.

Jadi, bagaimana dengan para calon anggota DPD yang terlanjur mendaptar. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan calon senator untuk mengundurkan diri dari pengurus parpol. Baik di pengurus parpol pusat, daerah hingga ranting.

“Untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud,” putus majelis MK.

Namun putusan ini tidak berlaku surut. MK menyatakan senator yang saat ini masih menjabat anggota parpol tidak terdampak putusan itu.

“Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar 9 hakim MK dengan suara bulat.

Di Kalimantan Timur ada 30 calon anggota DPD yang diantaranya terdeteksi pernah atau masih bergabung dengan partai politik. Diantaranya adalah Mahyudin yang kini Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar. Kemudian Sandra Puspa Dewi, Gunawarman (PKS), Sudarno (PDI), Nanang Sulaiman (PPP), Emir Moeis (PDIP) dan Siti Qomariah. #le

Comments are closed.