TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.CO – Untuk mencari solusi berbagai persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan di Kabupaten Berau, anggota Komisi IX DPR RI pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Berau mengakhiri dialog bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Berau, Rabu (1/8). Dialog yang digelar di rumah dinas bupati ini membahas persoalan dalam bidang ketenagakerjaan dan kesehatan.
Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM, Wakil Bupati, H Agus Tantomo, Sekda Berau, Ir H Gazali MM, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, BPOM, BKKBN, BNP2TKI serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di Lingkungan Pemkab Berau duduk satu meja.
Dikesempatan tersebut, Bupati Muharram menyampaikan mengenai kondisi yang ada di daerah seperti kondisi geografis, jumlah penduduk serta sumber pendapatan yang selama ini mendukung perekonomian Bumi Batiwakkal. Dikatakannya, bahwa Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Berau masih didominasi oleh sektor pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan.
Bupati Muharram juga menyampaikan beberapa usulan kepada DPR RI untuk diteruskan dan diperjuangkan ke pemerintah pusat. Seperti dalam bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan rujukan, alih fungsi keluarga berencana. Kemudian dalam bidang ketenagakerjaan yaitu pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
“ Terus terang saja, Pemprov Kaltim menyatakan siap mendukung dalam pembangunan, dan daerah sudah menyediakan lahannya. Tinggal sarana dan fasilitas di dalamnya yang kami mohon mendapat bantuan dari APBN, itu yang kami harapkan,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan, bahwa Berau memiliki prospek besar untuk dikembangkan kedepannya. Dimana masih lahan yang dimiliki masih sangat luas untuk pembangunan, begitu juga dengan potensi yang dimiliki dari berbagai sektor. Sektor-sektor ini memiliki peluang sangat besar untuk menyerap tenaga kerja. Ia pun mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan serapan tenaga kerja beberapa tahun kedepan.
“Ada pertambangan, pariwisata, perkebunan di sini. Pemda bisa membuat prediksi perencanaan untuk melihat potensi tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor ini. Jadi ada rencana kedepannya untuk menyiapkan tenaga kerja ini, seperti pelatihan ataupun pembekalan lainnya. Sehingga ada kesiapan khususnya bagi para putera daerah,” katanya.
Diungkapkan juga bahwa pada tahun 2018 ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN di bidang kesehatan sudah dianggarkan ke Berau dengan total Rp 31 miliar, dengan rinci DAK kesehatan fisik Rp 14 miliar dan non fisik Rp 17 miliar. “Sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan tadi terkait BLK mungkin bisa kita perjuangkan karena DAK bidang ketenagakerjaan masih belum dianggarkan ke Berau. Jadi masih ada peluang yang bisa diterima oleh Kabupaten Berau,” pungkasnya.adv/mar
Comments are closed.