BeritaKaltim.Co

Advokasi Pembentukan UPTD PPA Sebagai Sarana Mempengaruhi Kebijakan Publik

SAMARINDA, beritakaltim.co- Pemerintah sebagai representasi Negara wajib bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga Negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, apalagi perempuan dan anak adalah merupakan kelompok rentan. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah yaitu membuat berbagai kebijakan dan implementasinya, dengan berpijak pada peraturan perundangan.

Sekretaris Dinas Kependudukan PPPA, Zaina Yurda, dalam laporannya menyampaikan secara umum pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) merupakan urusan konkuren yang wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi 6 (enam) sub urusan pokok yaitu Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak.

“Sejalan dengan Visi Pemerintah yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Maka Kementerian PPPA ingin mewujudkan kesetaraan gender, keadilan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak,” katanya.

Misi yang diwujudkan adalah mendukung pemerintah yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta mewujudkan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

“Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai sarana mempengaruhi kebijakan publik berupa penyediaan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pembentukan UPTD PPA yang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tutur Yurda.

Selain itu, pelaksanaan Advokasi Kebijakan Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan bagi perempuan dan anak termasuk dalam menyusun dokumen terkait pembentukan UPTD PPA.

Peserta kegiatan Advokasi Pembentukan UPTD PPA diikuti perwakilan Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang yang menangani sub urusan perlindungan sebanyak 40 orang. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Biro Umum dan SDM Kementerian PPPA Rini Handayani dan UPTD PPA Kabupaten Kutai Kertanegara (DKP3AKaltim/rdg)

Comments are closed.