BeritaKaltim.Co

Gugatan Perdata kepada 5 Anggota DPRD Samarinda Diduga Rekayasa Hukum

SAMARINDA, beritakaltim.co- Tiga pemerhati hukum, Sudirman, Raja Ivan Sihombing dan Binsar Siahaan, menaruh kecurigaan adanya upaya “rekayasa hukum” atas gugatan perdata 5 orang warga kepada 5 orang anggota DPRD yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda.

“Ini gugatan yang aneh. Kami menduga ini hanya akal-akalan untuk mengulur waktu agar lima anggota DPRD itu tidak menjalankan PAW (Pergantian Antar Waktu-red),” ujar Sudirman bersama dua rekannya di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) KUMHAM kepada beritakaltim.co. Jumat (21/9/2018).

Lima orang warga yang menggugat itu adalah Sangidun, Heri Ripani, Salim, Herdy dan Suriansyah. Mereka menggunakan jasa pengacara Ricky Irvandi melayangkan gugatan terhadap 5 orang anggota DPRD Kota Samarinda yang telah pindah partai dan mundur, karena mendaftarkan diri menjadi caleg dari partai lain.

Sementara lima anggota DPRD yang digugat itu, masing-masing Alphad Syarif, Adhigustiawarman dan Mashari Rais dari sebelumnya di Partai Golkar kini pindah ke Gerindra, Ahmaed Reza Fachlevi dari NasDem pindah ke Gerindra, dan Saiful dari Partai Hanura pindah ke Gerindra.

Berdasarkan aturannya, kelima anggota DPRD yang telah pindah partai harus di PAW. Karena status mereka sudah membuat surat mengundurkan diri dari partai awal dan telah disetujui partai pertama agar di PAW.

Tentang aturan wajib PAW itu, seperti disebutkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan itu menegaskan, anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu.

Atau dalam kata lain mereka yang maju bukan lewat partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019 diberhentikan antar waktu.

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018, menegaskan itu, bahwa Anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu,” kata Bahtiar.

Ketentuan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD yang maju lewat partai lain, lanjut Bahtiar, sejalan dengan amanat Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan KPU menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan.

“Persyaratannya antara lain mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,” katanya.

Pemberhentian juga kata Bahtiar, berlaku bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah jika menjadi calon anggota DPR atau DPRD.

CARA BARU MENGHAMBAT PAW

Karena sudah kuatnya aturan mengenai PAW tersebut, menurut Sudirman, Raja Ivan Sihombing dan Binsar Siahaan, munculnya gugatan dari warga seperti sebuah upaya mempermainkan celah hukum saja. Skenario yang dibangun oleh penggugat adalah memunculkan perkara perdata di pengadilan dan jika masuk persidangan, maka akan menghambat proses PAW.

“Kami melihat ini cara baru untuk menghindar PAW. Cara legal, konstitusional, tapi zolim terhadap kader-kader partai yang berhak menggantikannya jika di PAW,” ucapnya.

Ketiganya menyerukan agar dilakukan perlawanan terhadap ‘skenario’ yang dibangun dan mulai masuk persidangan mediasi di PN Samarinda. Perlawanan bisa dilakukan dengan cara masuk sebagai penggugat intervensi dari pihak-pihak yang paling dirugikan oleh adanya gugat menggugat itu.

Pihak yang paling dirugikan adalah calon pengganti anggota DPRD. Sebab semestinya mereka sudah mengabdikan diri sebagai anggota legislatif, tapi dihalang-halangi. Ketiga praktisi hukum tersebut mengimbau agar pihak yang dirugikan jangan berdiam diri. Termasuk masyarakat yang menjadi pemilih serta partai politik yang ikut dirugikan.

Sidang mediasi atas gugatan lima warga Samarinda itu sudah menghasilkan putusan provisi (putusan awal sebelum pokok perkara) dari majelis hakim dengan nomor perkara : 117/Pdt.G/2018/PN Smr. Sidang itu dipimpin majelis hakim Deky Velix Waguju, Feri Haryanta dan Parmatoni.

Putusan sela majelis hakim diantaranya menunda atau menangguhkan proses pemberhentian dan PAW, serta memerintahkan tergugat dan para tergugat menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht van gewijsde). #l

Comments are closed.