BeritaKaltim.Co

Pemkab Berau Selesaikan Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.CO
Untuk mempercepat proses pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH), Pemerintah Kabupaten Berau bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (2/10), mengelar sosialisasi pilot project implementasi PPTKH desa Tepian Buah, di ruang rapat Kakaban Kantor Bupati Berau, kegiatan dibuka Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM.
Sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 , Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Kegiatan dihadiri oleh instansi terkait dalam pengelolaan kawasan hutan termasuk camat dan kepala kampung.Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan PPTKH yang nantinya dapat mendukung terwujudnya program reforma agraria di Indonesia. Selain itu, Perpres Nomor 88 Tahun 2017 merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan.
Dalam kegiatan ini, Bupati Muharram menyampaikan, bahwa terbitnya Perpres 88 Tahun 2017 ini merupakan bukti kepeduluan pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan hutan.
Bupati juga menjelaskan bahwa Perpres 88 Tahun 2017 ini merupakan dasar yang kuat bagi instansi pelaksana di daerah untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. “Saya sangat menyambut baik atas terlaksananya sosialisasi ini,” ujarnya.
Bupati Muharram juga mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat menyambut baik kehadiran Perpres ini, karena sebagian besar wilayah di Berau masih didominasi oleh hutan. Dan didalamnya banyak masyarakat yang telah melakukan aktivitas, baik berupa pembukaan lahan maupun berkebun. “Memang secara de facto masyarakat memiliki lahan yang telah dibuka tersebut, tapi secara hukum belum pasti. Lewat peraturan ini lah akan lebih diperjelas mengenai penguasaan lahan di kawasan hutan tersebut,” katanya.
Berkaitan dengan itu, Bupati Muharram menilai ada beberapa kawasan hutan yang saat ini dikuasai oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi perkebunan. Salah satunya yaitu di Kampung Tepian Buah. Dimana sangat banyak masyarakat yang memanfaatkan wilayah hutan untuk perkebunan kelapa sawit. “Kita harapkan peraturan ini bisa tersosialisasikan dengan maksimal. Sehingga hak-hak masyarakat yang telah membuka lahan ini dapat terlihat jelas. Ini merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dari pemerintah,” pungkasnya. mar

Comments are closed.