BeritaKaltim.Co

Komisi 1 DPRD Bontang Minta Pemkot Tempuh Jalur hukum Terkait Tapal Batas Kampung Sidrap

BONTANG, Beritakaltim.co – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bontang, Agus Haris kembali meminta kepastian terkait tapal batas yang ada di wilayah Kampung Sidrap, yang saat ini masih masuk di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Hal ini Ia sampaikan saat rapat dengfar pendapat terkait jawaban Walikota Bontang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD bontang terhadap Raperda Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Dikatakan Agus Haris, Pemkot Bontang senantiasa harus menjalin komitmen dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait peralihan tapal batas yang berada di wilayah Kampung Sidrap, pasalnya hingga saat ini Pemkab Kutai Timur masih enggan melepas kampung Sidrap menjadi wilayah Administrasi Kota Bontang.

“Saya rasa ini harus ditanggapi secara serius, mengingat saat Videokonfers bersama seluruh Pemerintah Kabupaten Kota saat Gubernur Awang Faroek Ishak menjabat, Pemkab Kutim sudah bersedia menyerahkan Sidrap menjadi wilayah Administrasi Kota Bontang. Akan tetapi kenyataannya, hingga saat ini tidak ada kejelasan yang koorperatif baik dari Pemkab Kutim maupun Pemkot Bontang sudah sejauh mana pembahasan terkait tapal batas tersebut,” kata Agus Haris

Perlu kami sampaikan, Lanjut Agus Haris, hal ini sudah kami sampaikan saat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang ke-19 beberapa saat yang lalu, berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan tapal batas yang di khusus pada pasal 121 sudah jelas memberikan ruang untuk bisa mengusulkan ke Pemprov Kaltim sebagai perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila didaerah tersebut terdapat satu perselisihan tapal batas , dimana dijelaskan bahwa perselisihan tersebut diberikan kewenangan penuh kepada Gubernur.

“Artinya disini, adanya pengingkaran dari Pemerintah Kutai Timur karena telah menghianati kesepakatan tersebut,” tegas Agus Haris.

Sementara itu, Agus Haris meminta agar Pemerintah Kota Bontang melakukan percepatan dalam proses pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta penganggarannya melalui APBD TA. 2019 terhadap tapal batas wilayah Kota Bontang dengan wilayah Kutai Timur (Sidrap) dengan mendorong fasilitasi dan mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan itikad untuk bersedia melepas wilayah Sidrap menjadi bagian wilayah administrasi Kota Bontang. Upaya-upaya terkait tetap akan terus kita lakukan dengan tetap mengacu pada instrumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbunya.

Dalam kesempatannya, Wakil Walikota Bontang, Basri Rase menjelaskan bahwa Pemkot Bontang terus berupaya dalam menyelesaikan tapal batas ini. ditegaskan Basri, jikalau hingga akhir 2018 ini tidak ada kepakatan dari Pemkab Kutai Timur untuk melepas daerah tersebut (Sidrap), Pemkot Bontang akan menempuh jalur hukum pada tahun 2019.

“Kita akan siapkan anggaran untuk menempuh jalur hukum di tahun 2019 nanti, jika Pemkab Kutim tidak ada itikad baik untuk melepas Wilayah Sidrap sesuai dengan instruksi Gubernur terdahulu,” tegas Basri#Adv/Ml.

Comments are closed.